DIAGNOSTIK DAN PENANGANAN KETUBAN PECAH DINI, AMNIONITIS DAN EMBOLI AIR KETUBAN

Ketuban Pecah Dini (KPD)

Insiden KPD secara umum sebesar 10% pada kehamilan, dan KPD itu sendiri menyumbang sekitar 30-40% kejadian persalinan preterm, sementara itu persalinan preterm dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir sebesar 80-85%. Faktor lain yang berhubungan dengan KPD antara lain: sosial ekonomi, BMI yang kurang dari normal, konsumsi tembakau/merokok aktif maupun pasif, riwayat KPD sebelumnya, infeksi saluran kemih, perdarahan pervaginam, inkompeten serviks dan amniosintesis.1

Di Amerika, Ketuban Pecah Dini pada usia premature / Preterm Premature Rupture Of the Membrane (PPROM) menyebabkan 3% dari semua jenis komplikasi dan terjadi pada ± 150.000 kehamilan setiap tahunnya. Jika KPD berlangsung lama atau masih jauh dari usia aterm, maka secara signifikan akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas tidak hanya pada bayi tetapi juga pada ibunya. Oleh karena itu petugas kesehatan harus memahami dengan betul tentang diagnosis dan penanganan KPD.1-3

1. Pengertian KPD

  • KPD adalah keluarnya air-air dari vagina setelah usia kehamilan 22 minggu. Ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan preterm maupun aterm.4
  • KPD atau dikenal juga Prematur Rupture Of the Membrane (PROM) adalah Keluarnya air-air per vaginam akibat pecahnya selaput ketuban secara spontan pada usia ≥ 34 minggu.5
  • Ketuban pecah yang berkepanjangan/Prolonged Rupture of Membrane adalah ketuban yang pecah lebih dari 24 jam atau disebut juga Ketuban Pecah Lama (KPL)5

2. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala KPD dapat berupa:4, 6

  • Ketuban pecah secara tiba-tiba
  • Keluar cairan ketuban dengan bau yang khas
  • Bisa tanpa disertai kontraksi/his
  • Terasa basah pada pakaian dalam/underwear yang konstan
  • Keluarnya cairan pervagina pada usia paling dini 22 minggu

Dibawah ini adalah table bagaimana mendiagnostik pengeluaran cairan vagina pada ibu hamil.4

Tabel 1. Diagnosis Cairan Vagina

Gejala Dan Tanda Yang Selalu Ada

Gejala Dan Tanda Yang Kadang-Kadang Ada

Diagnosis Kemungkina

Keluar cairan ketuban
  • Ketuban pecah tiba-tiba
  • Cairan tampak di introitus
  • tidak ada his dalam 1 jam
Ketuban Pecah Dini (KPD)
  • Cairan vagina berbau
  • Demam menggigil
  • Nyeri peru
  • Riwayat keluar cairan
  • Nyeri pada uterus
  • DJJ cepat
  • Perdarahan pervaginan sedikit-sedikit
Amnionitis
  • Cairan vagina berbau
  • Tidak ada riwayat ketuban pecah
  • Gatal
  • Keputihan
  • Nyeri perut
  • Disuria
Vaginitis/servisitis
Cairan vagina berdarah
  • Nyeri perut
  • Gerak janin berkurang
  • Perdarahan banyak
Perdarahan Antepartum
Cairan berupa darah dan lendir
  • Pembukaan dan pendataran serviks
  • Ada his
Awal persalinan preterm atau aterm

3. Faktor Risiko

Faktor risiko terjadinya KPD antara lain:6-8

  • Inkompetensia servik
  • Polihidramnion
  • Malpresentasi janin
  • Kehamilan kembar
  • Vaginitis/servisitis, Infeksi Menular Seksual seperti Clamydia dan Gonore
  • Riwayat persalinan premature
  • Perokok (Pasif/aktif) selama kehamilan
  • Perdarahan pervaginam
  • Penyebab yang tidak diketahui
  • Sosial ekonomi (minimnya ANC)
  • Ras : kulit hitam lebih berisiko KPD dibanding kulit puti

4. Komplikasi KPD

Komplikasi yang dapat terjadi akibat KPD antara lain:6, 8

  • Partus Prematur
  • Berkembangnya infeksi yang serius pada plasenta yang menyebabkan korioamnionitis
  • Abrupsio plasenta
  • Kompresi talipusat
  • Infeksi pospartum

5. Pemeriksaan

Lakukan tes lakmus (tes nitrasin) dengan cara:4

  • Lakukan pemeriksaan inspekulo, nilai apakah ada cairan keluar melalui ostium uteri eksternum (OUE) atau terkumpul di forniks posterior
  • Dengan pinset panjang atau klem panjang masukan cairan lakmus ke dalam serviks.
  • Jika kertas lakmus berubah warna menjadi biru, maka tes lakmus positif atau menunjukan adanya cairan ketuban (alkalis)

Harus diperhatikan, darah dan infeksi vagina dapat memberikan hasil positif palsu/false positive. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik lainnya seperti ultrasonografi untuk melihat indeks cairan amnion. Cara lain yaitu dengan pemeriksaan mikroskopis yaitu tes pakis. Tes Pakis dilakukan dengan cara meneteskan cairan amnion pada objek glas, tunggu hingga kering dan diperiksa di mikroskop, Jika Kristal cairan tersebut berbentuk seperti pakis, maka cairan tersebut adalah cairan amnion yang menandakan tes pakis positif.4

Secara ultrasonografi, Indeks cairan amnion (ICA) diukur pada 4 kuadran. Jika ditemukan ICA kurang dari 8 cm disebut oligohidramnion dan jika > 25 cm disebut polihidramnion. Sumber lain mengatkan bahwa range normal ICA adalah 5-25 cm.9 Empat kuadran untuk pengukuran ICA dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Empat kuadran untuk mengukur indeks cairan ketuban

Sumber: Parinatology.com 9

Pengukuran indeks cairan ketuban dengan USG diukur dengan meletakan probe USG sejajar dengan sumbu longitudinal pasien dan tegak lurus dengan lantai. Setiap kuadran dihitung dalam sentimeter. Keempat pengukuran kemudian dijumlahkan untuk menghitung ICA (gambar 2).10

4 kuadran ICA

Gambar 2. Cara mengukur ICA dengan USG

Sumber: Ultrasoundpaedia 10

Berikut ini adalah gambar grafik indeks cairan amnion untuk mengetahui normal atau tidaknya indeks cairan ketuban ibu hamil.

cara ukur ICA

Gambar 3. Indeks cairan amnion (ICA)

Sumber : Devore diunduh dari: http://www.fetal.com/IUGR/treatment.html1

6. Penanganan

Penanganan KPD adalah sebagai berikut:4

  1. Rawat inap di Rumah sakit
  2. Jika ada perdarahan pervagina disertai nyeri perut, pikirkan adanya abrupsio plasenta
  3. Jika ada tanda-tanda infeksi (demam, cairan vagina berbau) berikan antibiotika sama halnya pada amnionitis
  4. Jika tidak ada tanda infeksi dan kehamilan < 37 minggu:
    1. Berikan antibiotika ampisilin 4 x 500 mg selama 7 hari ditambah eritromisin 3 x 250 mg peroral selama 7 hari
    2. Berikan kortikosteroid untuk pematangan paru
      • Betametason 12 mg IM dalam 2 dosis setiap 12 jam
      • Atau deksametason 6 mg IM dalam 4 dosis setiap 6 jam
      • Kortikosteroid jangan kalau ada infeksi
  5. Lakukan persalinan pada kehamilan 37 minggu
    1. Jika terdapat his dan lendir darah, kemungkinan terjadi persalinan premature
    2. Jika tidak terdapat infeksi dan kehamilan > 37 minggu:
      • Jika ketuban sudah pecah > 18 jam, berikan antibiotic profilaksis
      • Ampisilin 2 gram IV setiap 6 jam
      • Atau penisilin G 2 juta unid IV setiap 6 jam hingga persalinan terjadi
      • Jika tidak ada infeksi pasca persalinan, hentikan antibiotika
  6. Nilai serviks
    • Jika serviks sudah matang, lakukan induksi persalinan dengan oksitosin
    • Jika serviks belum matang, matangkan serviks dengan prostaglandin dan infus oksitosin atau lahirkan dengan seksio sesarea

7. Pencegahan

Hingga kini belum ditemukan tindakan pencegahan terhadap KPD. Evidence base melaporkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara merokok dengan KPD,6 oleh karena itu ibu hamil yang merokok harus berhenti merokok bahkan sebelum terjadi konsepsi, dan juga terhadap perokok pasif agar lebih berhati-hati dengan menghindari perokok aktif di sekitarnya. Selain itu melihat penyebab adalah IMS dan infeksi vagina atau servik, maka personal hygiene dan hubungan seksual yang aman hanya dengan pasangan dianjurkan untuk menghindari faktor risiko yang dapat dicegah.

 

Amnionitis dan Korioamnionitis

1. Pengertian Amnionitis dan Korioamnionitis

Amnionitis adalah radang pada selaput amnion.

Korioamnionitis adalah radang pada korion dan selaput amnion

Korioamnionitis atau infeksi intraamniotik adalah inflamasi akut pada membran dan korion plasenta, terjadi karena infeksi bakteri polymicrobial secara asenden pada saat pecahnya selaput ketuban.12

 

2. Insiden Korioamnionitis

Insiden korioamnionitis di Amerika secara umum sekitar 1-4%. Korioamnionitis menjadi komplikasi sekitar 40-70% terhadap persalinan preterm dengan KPD dan sekitar 1-13% persalinan aterm. Kasus ini menjadi salah satu indikasi utama dilakukannya tindakan seksio sesarea.12

 

3. Faktor Risiko Korioamnionitis

Faktor risiko terjadinya korioamnionitis dari beberapa penelitian dapat dilihat pada table berikut.12

 

Tabel 2. Faktor Risiko Korioamnionitis

No Faktor Risiko Risio Relatif (RR) Penelitian
1 KPD dan KPL·      ≥ 12 jam·      > 18 jam 5,86,9 1314
2 Partus Lama·      Kala 2 > 2 jam·      Fase aktif > 12 jam 3,74,0 1415
3 Pemeriksaan dalam yanglebih seringPada saat KPD·      ≥ 3 pemeriksaan 2-5 13, 15
4 Nulipara 1,8 15
5 Grup B Streptokokus 1,7-7,2 15-17
6 Bakteri Vaginosis (BV) 1,7 18
7 Pemakai Alkohol dan Tembakau 7,9 14
8 Meconium –Stained pd cairan ketuban 1,4-2,3 15, 19
9 Monitoring internal (CTG) 2.0 13
10 Epidural anestesia 4,1 14

 

4. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala amnionitis dan Korioamnionitis antara lain

  • Demam maternal
  • Takikardi maternal
  • Nyeri tekan pada uterus
  • Peningkatan suhu vagina (hangat apabila disentuh)
  • Cairan amnion berbau busuk
  • Lekosit meningkat

 

5. Penanganan

  1. Berikan antibiotika kombinasi sampai persalinan terjadi:
    • Ampisilin 2 gram IV setiap 6 jam, ditambah gentamisin 5mg/kgBB IV setiap 24 jam
    • Jika persalinan pervaginam, hentikan antibiotika pascapersalinan
    • Jika persalinan dengan seksio sesarea, lanjutkan antibiotika dan berikan metronidazole 500 mg IV setiap 8 jam sampai bebas demam selama 8 jam
  2. Nilai Serviks:
    • Jika serviks matang, lakukan induksi dengan oksitosin
    • Jika serviks belum matang, matangkan dengan prostaglandin dan infus oksitosin atau lakukan seksio sesarea
  3. Jika terdapat metritis denga tanda/gejala demam, keluar cairan pervagina dan berbau, berikan antibiotika sesuai dengan protap
  4. Jika terdapat sepsis pada bayi baru lahir, lakukan kultur dan berikan antibiotika

 

6. Dampak Korioamnionitis

Korioamnionitis yang dialami oleh ibu dapat memberikan dampak yang serius baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan antara lain:12

  • Stillbirth
  • Sepsis Neonatal
  • Penyakit paru kronis
  • Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy
  • Neurodevelopmental disabilities

 

7. Pencegahan

Pencegahan terhadap terjadinya korioamnionitis antara lain:12, 20-22

  • Penanganan yang tepat pada ibu hamil dengan infeksi saluran kemih maupun infeksi saluran reproduksi selama hamil, karena koriamnionitis terjadi karena invasi kuman secara asenden.
  • Hindari pemeriksaan dalam pada ibu dengan KPD tanpa indikasi
  • Berikan antibiotika dengan dosis yang tepat
  • Induksi persalinan pada usia kehamilan > 34 minggu pada ibu hamil dengan KPD direkomendasikan karena laporan dari berbagai studi membuktikan mengakhiri kehamilan pada usia > 34 minggu dengan KPD dibandingkan dengan mempertahankan kehamilan secara signifikan dapat menurunkan angka infeksi maternal maupun neonatal dan menurunkan angka perawatan bayi di Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

 

Emboli Air Ketuban

1. Pengertian Emboli air Ketuban

Emboli air ketuban / Amniotic Fluid Embolism(AFE) adalah sindrom katastropik yang terjadi selama persalinan atau segera setelah persalinan. Emboli air ketuban ini merupakan suatu keadaan dimana cairan amnion masuk ke sirkulasi maternal yang jarang namun fatal dan menyebabkan kematian maternal terutama di Negara sedang berkembang.23, 24

2. Insiden Emboli Air Ketuban

Insiden emboli air ketuban belum diperoleh informasinya. Hal ini disebabkan karena syndrome ini sulit untuk diidentifikasi sehingga sulit untuk menegakkan diagnosanya. Sebagian besar kasus (80%) terjadi pada saat persalinan, tetapi dapat terjadi juga sebelum persalinan (20%) atau setelah persalinan.23

Sumber lain melaporkan bahwa kejadian sebenarnya dari kasus emboli air ketuban hingga saat ini belum diketahui, namun dapat dilaporkan insiden emboli air ketuban berkisar antara 1 dalam 8000 dan 1 dalam 80.000 persalinan, dengan tingkat kematian karena emboli air ketuban sebesar 60%, sekalipun dengan terapi yang agresif dan pengobatan segera. Outcome terhadap neonatus secara umum cukup buruk, dengan tingkat kematian sebesar 20-25%, dan jika hidup, hanya 50% dengan neurologis yang intact.25

3. Etiologi Emboli Air Ketuban

Etiologi terjadinya emboli air ketuban hingga kini masih belum jelas. Evidence terkini melaporkan bahwa terjadinya emboli air ketuban ada hubungannya dengan faktor imunologi. Hal ini disebabkan karena masuknya cairan amnion dalam peredaran darah maternal menyebabkan syok anafilaktik. Temuan ini didasari pada perubahan hemodinamik pada anafilaktik syok dengan emboli air ketuban sama. disamping itu ketika melakukan percobaan pada binatang dengan menyuntikan air ketuban pada pembuluh darahnya, tidak ditemukan adanya kondisi emboli air ketuban. Pada ibu dengan emboli air ketuban, tidak selamanya ditemukan sel fetus dalam tubuh ibu. Oleh karena itu disimpulakan masuknya emboli air ketuban menyebabkan syok anafilaktik yang berimbas pada morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal.25 Patofisiologi terjadinya emboli air ketuban juga belum diperoleh informasi yang jelas dan ajeg.

Pada dasarnya keadaan ini terjadi karena masuknya cairan katuban ke dalam peredaran darah maternal yang dapat dijelaskan pada gambar berikut ini.

 

Patofisiologis Emboli Air Ketuban

Gambar 4. Patofisiologi Emboli Air Ketuban

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Amniotic_fluid_embolism#mediaviewer/File:Amniotic_fluid_embolism.png

4. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala Emboli air ketuban dapat dilihat pada table berikut ini.25

Tabel 2. Tanda dan Gejala Emboli Air Ketuban

No Tanda Dan Gejala %
1 Hipotensi 100
2 Gawat janin 100
3 Edema pulmonal 93
4 Cardiopulmonary arrest 87
5 Sianosis 83
6 Koagulapati 83
7 Dyspnea 47
8 Seizure / kejang 48
9 Atonia uteri 23
10 Bronkospasme 15
11 Transient hypertension/Hipertensi sementara 11
12 Batuk 7
13 Sakit kepala 7
14 Nyeri dada 2

Sumber: Gist et al (2009)25

 

5. Faktor Risiko Emboli Air Ketuban

  • Usia
  • Multipara
  • Faktor Psikologis yang menyebabkan kontraksi
  • Induksi persalinan
  • Instrumen partus pervaginam
  • Kehamilan lewat waktu/postmatur
  • Seksio Sesarea
  • Ruptura uteri
  • Polihidramnion
  • Robekan leher rahim yang banyak
  • Abrupsio plasenta
  • IUFD
  • Bayi besar
  • Meconeum stained dalam cairan amnion
  • Eklampsia
  • Gawat janin
  • Trauma abdomen
  • Intervensi bedah
  • Amnioinfusi dengan salin
  • Meconeum bayi laki-laki

 

6. Diagnosis

Diagnosis ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala diatas. Beberapa diagnosa banding dari emboli air ketuban antara lain:

a. Penyebab obstetri

  • Perdarahan akut
  • Abrupsio plasenta
  • Ruptura uteri
  • Eklampsia
  • Cardyomiopati peripartum

b. Penyebab anestesi

  • Anestesi spinal yang tingi
  • Aspirasi
  • Keracunan anestesi lokal

c. Penyebab non obstetric

  • Emboli paru
  • Emboli udara
  • Anafilaksis
  • Syok sepsis

7. Penanganan

Kondisi emboli air ketuban yang ditemukan secara dini akan memberikan outcome yang leih baik. Manajemen emboli air ketuban antara lain:

  • Tindakan yang paling pertama dilakukan adalah oleh bidah adalah resusitasi ABC
  • Berikan oksigen dengan konsentrasi 100% à intubasi
  • Monitoring VS secara kontinyu
  • IVFD dengan gauge yang besar (16-18G) à pertimbangkan input cairan agar tidak menyebabkan edema paru
  • Segera dirujuk

Selanjutnya tindakan yang lebih lanjut dapat dilakukan oleh tenaga ahli di tempat rujukan

  • Kateterisasi arteri à menitoring tekanan darah yang akurat dan pemeriksaan darah
  • Lahirkan Bayi dengan tindakan resusitasi yang cepat dan tepat agar dapat mereduksi sekuele

 

8. Prognosis

  • Diagnosis dan tindakan yang tepat dengan segera : prognosis baik
  • Diagnosis dan tindakan yang lambat : prognosis buruk, mortalitas tinggi.

 

Referensi:

  1. Mercer BM, Milluzzi C, Colin M. Periviable birth at 20 to 26 weeks of gestation: proximate causes, previous obstetric history and recurrence risk. Am J Obstet Gynecol. 2005;3(2):1175-80.
  1. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes: diagnosis and management. Clin Perinatol. 2004;4:765-82.
  1. Aagards-Tillery KM, Nurthalapaty FS, Ramsey PS, Ramin KD. Preterm premature rupture of the membranes: perspectives surrounding controversies in management. . Am J Obstet Gynecol. 2005;22:287-97.
  1. Saifuddin AB, Wiknjosastro GH, Affandi B, Waspodo D, editors. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2004.
  1. Jazayeri A. Premature Rupture of Membranes. 2014 September 29, 2014. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/261137-overview – aw2aab6b3.
  1. Premature Rupture of Membranes (PROM)/Preterm Premature Rupture of Membranes(PPROM). Health Encyclopedia [Internet]. 29 September 2014. Available from: http://www.urmc.rochester.edu/Encyclopedia/Content.aspx?ContentTypeID=90&ContentID=P02496.
  1. Varney H, Kriebs JM, Gegor CL. Varney’s Pocket Midwife. Boston: Jones and Bartlett Publisher, Inc; 1998.
  1. Medina TM. Preterm Premature Rupture of Membranes: Diagnosis and Management. American Family Physician. 2006;73(4):659-64. Epub February 15, 2006.
  1. com. Amniotic Fluid Index (AFI). PerinatologyCom:Glosary [Internet]. September 29, 2014. Available from: http://www.perinatology.com/Reference/glossary/A/Amniotic Fluid Index.htm.
  1. Ultrasoundpaedia. 3rd Trimester Ultrasound – Normal. Ultrasounpaedia [Internet]. Available from: http://www.ultrasoundpaedia.com/normal-3rdtrimester/.
  1. Devore GR. Amniotic Fluid Index. Fetal Diagnostic Centers [Internet]. September 29, 2014. Available from: http://www.fetal.com/IUGR/treatment.html.
  1. Tita ATN, Andrews WW. Diagnosis and Management of Clinical Chorioamnionitis. Clin Perinatol. 2010;37(2):339-54.
  2. Soper DE, Mayhall CG, Froggatt JW. Characterization ans control of intraamniotic infection an urban teaching hospital. Am J Obstet Gynecol. 1996;175(2):304-9.
  1. Rickert VI, Wiemann CM, Hankins GD, Mackee JM, Berenson AB. Prevalence and risk factor of chorioamnionitis among adolescents. Obstet Gynecol. 1998;92(2):254-7.
  1. Seaward PG, Hannah ME, T.L M, Farine D, Ohlsson A, Wang EE, et al. International multicentre term prelabor rupture of membranes study: evaluation of predictors of clinical chorioamnionitis and postpartum fever in patients with prelabor rupture of membranes at term. Am J Obstet Gynecol. 1997;177(5):1024-9.
  1. Yancey MK, Duff P, Clark P, Kurtzer T, Frentzen BH, Kubilis P. Peripartum infection associated woth vaginal group B streptococcal clolonization. Obstet Gynecol. 1994;84(5):816-9.
  1. Anderson BL, Simhan HN, Simons KM, Wiesenfeld HC. Untreated asymtomatic group B streptococcal bacteria early in pregnancy and chorioamnionitis at delivery. Am J Obstet Gynecol. 2007;196(6):524-5.
  1. Newton ER, Pearis W. Bacterial vaginosis anf intraamniotic infection. Am J Obstet Gynecol. 1997;176(3):672-7.
  1. Tran SH, Caughey AB, Musci TJ. Meconium-stained amniotic fluid is association with puerperal infection. Am J Obstet Gynecol. 2003;189:784.
  1. Premature rupture of membranes. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Obstet Gynecol. 2007;109(4):1007-19.
  1. Simhan HN, Canavan TP. Preterm premature rupture of membranes: diagnosis, evaluation and management strategies. BJOG. 2005;112(Suppl 1):32-7.
  1. Dare MR, Middleton P, Crowther CA, Flenady VJ, Varatharaju B. Planed early birth versus expectant management (waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more). Cochrane Database Syst Rev. 2006(1).
  1. Toy H. Amniotic Fluid Embolism. Eur J Gen Med. 2009;6(2):108-15.
  1. Lindsday P. Complications of the Third of the Stage of Labour. In: Henderson C, Macdonald S, editors. Maye’s Midwifery, A Textbook for Midwives London: Bailiere Tindall; 2004.
  1. Gist RS, Stafford IP, Leibowitz AB, Beilin Y. Amniotic Fluid Embolism. Anest analg. 2009;108(5):1599-602. Epub May 2009.
Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN YANG MELANDASI TUGAS, FUNGSI DAN PRAKTIK BIDAN

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Menurut PP no. 32 tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.1

Pada pasal dua, jenis tenaga kesehatan yang dimaksud adalah:

  1. Tenaga Kesehatan:
    1. tenaga medis;
    2. tenaga keperawatan;
    3. tenaga kefarmasian;
    4. tenaga kesehatan masyarakat;
    5. tenaga gizi;
    6. tenaga keterapian fisik;
    7. tenaga keteknisian medis.
  2. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
  3. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
  4. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
  5. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
  6. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.
  7. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasi terapis dan terapis wicara.
  8. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Tenaga kesehatan perlu memenuhi persyaratan yang diatur pada pasal 3 dan seterusnya.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan kesehatan dalam PP 32 ini diatur pada pasal 24 yang berbunyi:

  1. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan;
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Selain perlindungan hukum, hal-hal lain yang diatur dalam PP no 32 tahun 1996 antara lain:

  1. perencanaan, pengadaan dan penempatan SDM (PNS),
  2. Standar profesi dan perlindungan hukum,
  3. Penghargaan,
  4. Pembinaan dan Pengawasan
  5. Ikatan Profesi dan
  6. Ketentuan Pidana :

Barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, barang siapa dengan sengaja :

  1. melakukan upaya kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
  2. melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  3. melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  4. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  5. Ketentuan Penutup

 

Peraturan Pemerintah / Undang-Undang Tentang : Aborsi, Bayi Tabung, Adopsi

  1. Aborsi

Secara umum, Aborsi tidak diperbolehkan, jadi berbeda dengan di Amerika, Indonesia menganut faham Pro life, bukan Pro Choice seperti di Amerika dan Negara lainnya. Aturan mengenai aborsi terdapat dalam :

  1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.2

Sumber: UU No. 23 Tahun 1992 Pasal 15 tentang Kesehatan.

 

  1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 Butir (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi.3

Sumber: UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 tentang Kesehatan.

Namun demikian, ada dua kondisi dimana seorang wanita dapat melakukan aborsi yaitu dalam PP nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi yakni:4

  • Kehamilan karena korban perkosaan
  • Kehamilan karena kondisi darurat medis

Sumber: UU No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Kesehatan Reproduksi.

 

Ancaman Pidana terhadap pelaku aborsi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang di atas antara lain:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.” (Pasal 194 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009).3

Sumber: UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 194 tentang Kesehatan.

 

Bayi Tabung

Teknik bayi tabung In Vitro Fertilisation (IVF) adalah sebuah teknik pembuahan dimana sel telur (ovum) dibuahi di luar tubuh wanita. Teknik in merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita, pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Teknologi ini juga tealh berhasil dilakukan di Indonesia sejak tahun 1988.5

Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah tabung menggunakan medium cair. Jika sudah terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka embrio akan dipindahkan ke dalam rahim isteri. Proses ini tidak menimbulkan masalah jika sperm dan ovum berasal dari pasutri yang bersangkutan. Namun sebaliknya akan menjadi masalah jika sperma berasal dari donor, atau jika sel telur yang dibuahi bukan dari sang isteri, atau adalah embrio yang akan ditanam bukan pada rahim isterinya, namun pada ibu pengganti (surrogate mother) karena rahim isteri mengalami masalah.5

Teknik bayi tabung bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur -321 derajat Fahrenheit. Teknik bayi tabung ini pada mulanya ditujukan pada pasangan suami isteri yang menginginkan anak tetapi tidak mampu bereproduksi karena terjadi kerusakan permanen pada organ reproduksinya. Dengan berjalannya waktu, maka tujuan teknik ini berubah menjadi teknik pilihan bagi pasutri yang mengalami kegagalan bereproduksi atau susah bereproduksi karena penyakit dan terdesak oleh usia, sebagai contoh misalnya wanita dengan Polycystic Ovarian syndrome (PCO’s), tuba yang tidak paten : terjadi sumbatan salahsatunya karena infeksi, endometriosis, atau memang sudah ada kelainan bawaan sebelumnya; untuk suami dengan kasus gangguan sperma : azoosperma, oligosperma, dan lain sebagainya.

Syarat-syarat dilakukan IVF antara lain:5

  1. Pasangan adalah suami isteri
  2. Umur tidak lebih dari 40 tahun, diutamakan bagi yang berumur 35 tahun
  3. Belum atau sudah mempunyai anak hidup tidak lebih dari satu
  4. Sel telur berasal dari isteri dan permatozoa berasal dari suami

Indikasi dilakukan IVF:5

  1. Kedua saluran telur/tuba fallopii tidak berfungsi
  2. Infertilitas yang tidak terjelaskan : sudah menjalani serangkaian terapi, tetapi tidak membuahkan hasil, sekalipun pasutri melakukan aktivitas seksual secara normal.
  3. Endometriosis dengan umur pasien lebih dari 35 tahun
  4. Sindroma Luteinizid Unruptured Fallicte (LUF) : yakni folikelnya tidak bisa pecah saat ovulasi sehingga sel telur tidak bisa keluar dan tidak terjadi fertilisasi
  5. Oligospermia : sperma yang amat sedikit, < 20 juta/ml (normal 20 juta/ml, 1 jam setelah ejakulasi, minimal 50% bisa berenang maju dalam garis lurus, spermadengan gerakan lurus dan cepat harus lebih dari 25 persen total spermayang dikeluarkan)

Terdapat 8 jenis bayi tabung ditinjau dari asal sperma, sel telur dan tempat embrio ditanamkan yaitu :

  1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum pasutri dan embrionya di transplantasikan ke rahim isterinya.
  2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum pasutri dan embrionya di transplantasikan ke rahim surrogate mother.
  3. Bayi tabung yang menggunakan sperma suami, ovum dari donor dan embrionya di transplantasikan ke rahim isterinya.
  4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, ovum dari isteri dan embrionya di transplantasikan ke rahim isterinya.
  5. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, ovum dari donor, dan embrionya di transplantasikan ke rahim isterinya.
  6. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, ovum dari donor dan embrionya di transplantasikan ke rahim surrogate mother.
  7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, ovum dari isteri dan embrionya di transplantasikan ke rahim surrogate mother.
  8. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, ovum dari donor dan embrionya di transplantasikan ke rahim surrogate mother.

Peraturan bayi tabung di Indonesia di atur dalam Instruksi Menteri Kesehatan RI No. 379/Menkes/Ins/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990, bahwa:6

  1. Program bayi tabung memerlukan investasi yang sangat mahal, baik ditinjau dari segi institusi pelayanan maupun segi pasien.
  2. Untuk menjamin pelayanan bayi tabung yang bermutu perlu diadakan akreditasi terlebih dahulu terhadap sarana dan prasarana.
  3. Program pelayanan bayi tabung mempunyai berbagai aspek baik menyangkut moral, etika, hukum dna agama yang masih perlu pengkajian lebih mendalam oleh karena itu perlu pengendalian terhadap program tersebut.

 

Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. KEP-952/MUI/XI/1990 tanggal 26 November 1990, menetapkan:

  1. Inseminasi buatan / bayi tabung denga sperma dan ovum yang diambil dari pasutri yang sah secara muhtaram dibenarkan oleh Islam, selama mereka masih dalam ikatan suami isteri sah.
  2. Inseminasi buatan / bayi tabung sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan pasutri untuk isteri-isterinya yang lain hukumnya haram / tidak dibenarkan oleh Islam.
  3. Inseminasi buatan / bayi tabung denga sperma dan ovum yang diambil dari bukan suai isteri hukumnya haram.

Hukum Pemerintah lain yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pasal 16 yaitu:2

  1. Kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami isteri mendapatkan keturunan;
  2. Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:
    1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan; ditanamkan dalam rahim isteri darimana ovum itu berasal;
    2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
    3. Pada sarana kesehatan tertentu.
  3. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayak (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan dari Hasil Proses Bayi Tabung

Berpedoman pada UU no 23 tahun 1992 pasal 16 dan Instruksi Menkes Nomor 285/Men.Kes/Per/IX/1989 yang menunjuk jenis intervensi teknologi yang diperbolehkan dalam prosen bayi tabung, kedua peraturan tersebut harus ditafsirkan sebagai :

  • Anak itu secara biologis adalah anak dari pasangan suami isteri karena menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut;
  • Yang melahirkan anak itu adalah siteri suami tersebut;
  • Orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah.

Menurut pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “ anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” 7

Jadi berdasarkan pasal 42 UU No 1 thn 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas maka anak yang terlahir dari proses bayi tahun dari sperma suami dan isteri yang sah adalah anak sah, demikian juga darisperma donor, asalkan dalam melakukan proses tersebut suamimengetahui dan ikut menyetujui serta tidak mengingkarinya.5 Namun secara hokum agama Islam tidak sesuai karena haram hukumnya jika proses bayi tabung berasal dari donor sperma atau ovum.

 

 

Adopsi (Dari berbagai sumber artikel dari internet)

Pengertian Adopsi

Adopsi adalah suatu proses penerimaan seorang anak dari seseorang atau lembaga organisasi ke tangan orang lain secara sah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adopsi juga berarti memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain  kedalam keluarganya dengan status fungsi sama dengan anak kandung.

Adopsi juga diartikan sebagai perbuatan hukum, dimana seseorang yang cakap mengangkat seorang anak orang lain menjadi anak sah-nya.
Pada adopsi tidak berarti memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, tetapi secara hukum terbentuk hubungan hukum sebagai orang tua dan anak:8-10

  • Adopsi dikenal dalam seluruh sistem hukum adat di Indonesia
  • Pengaturan tentang pengangkatan anak diatur antara lain di KUH Perdata, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP no 54 tahun 2007
  • Pengaturan tehnisnya banyak tersebar di Surat Edaran Mahkamah Agung

 

Aspek Hukum Adopsi

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan adopsi :

  • Pihak yang mengajukan adopsi: Pasangan Suami Istri; Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam:
  1. SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/ pengangkatan anak.
  2. Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

 

  • Orang tua tunggal
    1. Staatblaad 1917 No. 129.

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.
Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan. 17

  1. Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983
    Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.
  2. Tata cara mengadopsi. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .
  3. Isi permohonan. Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:-motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut. -penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang. Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi pemohon (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa pemohon akan betul- betul memelihara anak tersebut dengan baik. 18Yang dilarang dalam permohonan
  4. Yang dilarang dalam permohonan. Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:
    • (1) menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
    • (2) pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon. Hal ini disebabkan karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja. Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan, maka pemohon perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan pemohon dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.
  5. Pencatatan di kantor Catatan Sipil. Setelah permohonan Anda disetujui Pengadilan, Anda akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Anda peroleh ini harus Anda bawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama Anda sebagai orang tua angkatnya.
  6. Akibat hukum pengangkatan anak. Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.
    • (1) Perwalian
      Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. 19
    • (2) Waris
      Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

 

Aspek Hukum Adopsi

  1. Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, —Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya.
Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

  1. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991)

  1. Peraturan Per-Undang-undangan
  2. Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

 

Undang – Undang Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak diatur dalam pasal 39 – 41 UUPA

Pasal 39

  • (1) Pengangkatan anak hanya dpt dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • (2) Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
  • (3) Calon orang tua anak harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
  • (4) Pengangkatan anak oleh WMA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
  • (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat

Pasal 40

  • (1) Orang tua wajib memberitahukan keoada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya
  • (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan

Pasal 41

  • (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No 54 Tahun 2007)

 

Pihak Yang Dapat Mengajukan Adopsi

 

  1. Pasangan suami istri

Hal ini diatur dalam SEMA No 6 tahun 1983 ttg pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Mensos RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 ttg Petunjuk Pelaksanaan

Pengangkatan Anak

  1. Orang tua Tunggal

Janda/duda, kecuali janda yang suaminya pada saat meninggal meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak WNI yang belum menikah atau memutuskan tidak menikah.

 

Syarat anak yang akan diangkat (PP no 54 tahun 2007 Pasal 12 ayat (1)) 

  • (1) Belum berusia 18 tahun
  • (2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
  • (3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,dan
  • (4) Memerlukan perlindungan khusus

 

Syarat usia anak yang akan diangkat (PP no 54 tahun 2007 ayat (2))

  • (1) Anak usia < 6 tahun, prioritas utama
  • (2) Anak usia 6 – < 12 tahun , alasan mendesak
  • (3) Anak usia 12 – 18 tahun memerlukan perlindungan khusus

 

Syarat orang tua angkat (PP No 54 tahun 2007 Pasal 13)

  • (1) Sehat jasmani dan rohani
  • (2) Berumur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun
  • (3) Beragama sama dengan calon anak angkat
  • (4) Berkelakuan baik tidak pernah dihukum
  • (5) Berstatus  menikah paling singkat 5 tahun
  • (6) Tidak merupakan pasangan sejenis
  • (7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
  • (8) Keadaan mampu ekonomi dan sosial
  • (9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis ortu wali anak
  • Membuat pernyataan tertulis tentang pengangkatan anak
  • Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
  • Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak ijin pengasuh diberikan
  • Memperoleh izin menteri/kepala instansi

 

  1. Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Registrasi & Praktik Bidan

../../../../UU_PERATURAN/Kesehatan/Kepmenkes no 369 tahun 2007.pdf

  1. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan

../../../../UU_PERATURAN/Kesehatan/Permenkes-1464-2010-ttg-praktik-bidan.pdf

 

 

 

Referensi

  1. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. 1996.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 1992.
  3. Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009. In: KEMENKES, editor. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2009.
  4. Peraturan PEmerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
  5. Dewi RWL. Aspek Hukum penyelenggara bayi tabung dalam hukum positif Indonesia. Perspektif. 2001;6(2):107-15.
  6. Instruksi Menteri Kesehatan RI No. 379/Menkes/Ins/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990.
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  8. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENTINGNYA LANDASAN HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Peraturan Perundang-Undangan yang Melandasi Praktik Kebidanan

Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah / norma yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, oleh karena itu harus ditaati olehmasyarakat yang bersangkutan. Hukum dilihat dari isinya terdiri dari norma dan kaidah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperbilehkan.1

Hubungan hukum perundang-undangan dan hukum yang berlaku dengan tenaga kesehatan adalah “ Klien sebagai penerima jasa kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah pemberi jasa. Hubungan timbal balik ini mempunyai dasar hukum yang merupakan peraturan pemerintah. Klien sebagai penerima jasa kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.1

Bidan sebagai suatu tenaga profesional diatur oleh kebijakan dalam suatu Negara. Di Indonesia, ada beberapa Kebijakan baik itu Undang-Undang hingga SK pemerintah setempat yang mengatur praktik kebidanan. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:1

  1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepasa masyarakat;
  2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditujukan untuk maksud profesi yang bersangkutan;
  3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah;
  4. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesianya dalam koridor yang telah ditetapkan;
  5. Anggota – anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah diberikan
  6. Memiliki suati organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepasa masyarakat olehanggotanya.

Bidan adalah jabatan professional yang memiliki beberapa persayaratan sebagai tenaga professional antara lain:

  1. Memberikan pelayanan kepasa masyarakat yang bersifar khusu atau spesialis;
  2. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga professional;
  3. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat;
  4. Mempunyai kewenangan yang di sahkan atau diberikan oleh pemerintah;
  5. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas;
  6. Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur;
  7. Memiliki organisasi profesi sebagai wadah;
  8. Memiliki kode etik bidan;
  9. Memiliki etika kebidanan;
  10. Memiliki standar pelayanan kebidanan;
  11. Memiliki standar praktek kebidanan;
  12. Memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
  13. Memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi.

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang melandasi praktik kebidanan di Indonesia adalah: 2-6

  1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
  5. Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan.

Semua bentuk peraturan perundang-undangan di atas wajib diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masing-masing bidan sebagai praktisi kesehatan diseluruh wilayah Indonesia. Bidan juga perlu memahami dan mengamalkan filosofi profesinya. Ada lima filosofi dasar kebidanan yakni:7

  1. Normal and natural child birth
  2. Women centre care
  3. Continuity of care
  4. Empowering women
  5. Women and family partnership

Filosofi kebidanan berdasarkan Kepmenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007 adalah:4

  1. Keyakinan tentang kehamilan dan persalinan : hamil dan persalinan merupakan suatu proses alamiah dan bukan suatu penyakit.
  2. Keyakinan tentang perempuan : setiap perempuan adalah pribadi yang unik, mempunyai hak, kebutuhan, keinginan masing-masing. Oleh sebab itu, perepuan harus berpartisipasi aktif dalam setiap asuhan yang diterimanya.
  3. Keyakinan mengenaui fungsi profesi dan manfaatnya : fungsi utama profesi bidan adalah mengupayakan kesejateraan ibu dan bayinya, proses fisiologis harus dihargai, didukung dan dipertahankan. Bila timbul penyulit, dapat menggunakan teknologi tepat guna dan rujukan efektif, untuk memastikan kesejahteraan perempuan dan janin/bayinya.
  4. Keyakinan tentang pembedayaan dan membuat keputusan : Perempuan harus diberdayakan untuk mengambil keputusan tentang kesehatan diri dankeluarganya melalui kemunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta konseling. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan, keluarga dan pemberi asuhan.
  5. Keyakinan tentang tujuan asuhan : untuk menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Asuha kebidanan berfokus pada;
    1. Pencegahan dan promosi kesehatan yang bersifat holistic, diberikan dengan cara kreatif dan flexible, supportif, peduli.
    2. Bimbingan, monitor dan pendidikan berpusat pada perempuan.
    3. Asuhan berkesinambungan, sesuai keinginan dan tidak otoriter serta menghormati pilihan perempuan.
  6. Keyakinan tentang kolaborasi dan kemitraan : praktik kebidanan dilakukan dengan menempatkan perempuan sebagai partner denganpemahaman holistic terhadap perempuan, sebagai salah satukesatuan fisik, psikis, emosonal, social, budaya, spiritual yang unik, merupakan suatu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada individu yang sama.
  7. Keyakinan profesi, Bidan mempunyai pandangan hidupa Pancasila : seorang menganut filosofis yang mempunyai keyakinan didalam dirinya bahwa semua manusia adalah mahkluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual yang unik merupakan suatu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada individu yang sama.
  8. Bidan meyakini bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan kebudayaan. Setiap individu berhak menentukan nasib sendiri, danmendapatkan informasi yang cukup dan untuk berperan di segala aspek pemeliharaan kesehatannya.
  9. Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat. Untuk itu, maka setiap wanita usia subur ibu hamil, melahirkan dan bayinya berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
  10. Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluaraga, yang membutuhkan persiapan sampai anak menginjak masa-masa remaja.
  11. Keluarga-keluarga yang berada dalam suatu wilayah / daerah membentuk masyarakat kumpulan dan masyarakat Indonesia terhimpun dalam suatu kesatuan Bangsa Indonesia. Manusia terbentuk karena adanya interaksi antara manusia dan budaya dalam suatu lingkungan yang bersifat dinamis mempunyai tujuan dan nilai-nilai yang teroganisir.

 

Hak-Hak Klien & Persetujuannya Untuk Bertindak

Hak pasien antara lain:8

  1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan perturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan
  2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur
  3. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi
  4. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya
  5. Pasien berhak mendapatnkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan
  6. Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung
  7. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan perutan yang berlaku di rumah sakit
  8. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menetukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar
  9. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya.
  10. Pasien berhak meminta atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
  11. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi: penyakit yang diderita, tindakan kebidanan yang akan dilakukan, alternatif terapi lainnya, prognosanya, perkiraan biaya pengobatan.
  12. Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukannya oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
  13. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya
  14. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
  15. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
  16. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit
  17. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual
  18. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktek

 

Kewajiban pasien antara lain:8

  1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan
  2. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya
  3. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan dokter, bidan dan perawat.
  4. Pasien dan atau penanggungnnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

 

Tanggung Jawab Dan Tanggung Gugat Bidan Dlm Praktik Kebidanan

  1. Hak bidan :8
  2. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
  3. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan
  4. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang betentangan dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi
  5. Bidan berhak atas privasi/kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lainnya
  6. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan
  7. Berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai
  8. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai

 

Kewajiban bidan

  1. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
  2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien
  3. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien
  4. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga
  5. Bidan wajib untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya
  6. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien
  7. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukannya serta risiko yang mungkin dapat timbul
  8. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan dilakukan.
  9. Bidan wajib medokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan
  10. Bidan wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal
  11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan

 

Referensi

  1. 50 Tahun Ikatan bidan Indonesia. Sofyan M, Madjid NA, Siahaan R, editors. jakarta: PP IBI; 2009.
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN. 1992.
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan. 2002.
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. 2007.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 2010.
  6. Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan. 2010.
  7. Indrayani, Djami MEu. Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: CV Trans Info Media; 2013.
  8. Mafluha Y, Nurzannah S. Modul Etika dan Hukum Kesehatan Bagi Mahasiswa Diploma III Kebidanan. Tangerang: Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang; 2016.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aspek Hukum dalam Praktik Kebidanan

Pengertian Hukum Dan Keterkaitanya Dengan Moral & Etika

Hukum, etika dan kesehatan reproduksi telah di eksplorasi secara luas sejak bertahun-tahun yang lalu adalah bukti dimana masyarakat terus menerus membutuhkan dan menuntut layanan yang professional dan memuaskan. Dilaporkan bahwa ada saat dimana ketiga unsur tersebut dapat bekerja secara bersama-sama yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi posisi yang lain, sebaliknya ada saat dimana ada celah diantara dua hal yang berkahir buntu atau tidak ada jalan keluarnya.1

Pada praktik kesehatan modern, termasuk juga praktik kebidanan, dapat ditemukan bahwa meskipun tenaga kesehatan (nakes) didukung / dilindungi oleh hukum, yang telah diupayakan oleh organisasi profesi sehingga setiap organisasi profesi di bidang kesehatan mempunyai payung hukum, namun pada kenyataannya nakes dilindungi oleh hukum, tetapi juga dilain pihak atau pada kesempatan yang sama / berbeda dapat juga didesak oleh hukum.

Ketakutan terhadap proses pengadilan tampaknya menjadi prinsip acuan praktik modern. Manajemen risiko dan pengaturan klinis berada di urutan atas di sebagian besar agenda layanan kesehatan. Alasan utama hal ini terjadi adalah perbaikan praktik klinik dan pembentukan standar umum. Keterlibatan bidan dalam inisiasi tersebut merupakan hal yang penting jika kolaborasi dan kerjasama antar disiplin ingin ditingkatkan.1 Jadi, semua bidan seharusnya memahami dengan baik hukum yang berhubungan dengan praktik kebidanan, sehingga dapat melakukan praktik kebidanan dengan aman.

Hukum

Syarifuddin (2014) dalam publikasinya menyebutkan bahwa pengertian hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia berasalah dari kata hukm, yang berarti norma atau kaidah, yakni aturan, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda. Secara etimologis kata hukum bersumber dari kata ha ka ma yang berarti menolak. Dari sini terbentuk kata “al-hakamu” yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Sedangkan secara terminologi, hukum adalah suatu aturan dan ukuran perbuatan yang menjuruskan perbuatan-perbuatan tersebut ke tujuan yang semestinya.2

Hukum adalah himpunan petunjuk atas kaidah atau norma yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adalah aturan di dalam masyarakat tertentu. Hukum di lihat dari isinya terdiri dari norma atau kaidah tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak, dilarang atau diperbolehkan.3

Hukum memiliki pengertian yg beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas atau hukum, keputusan penguasa, proses pemerintahan, sikap dan tindakan yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma yaitu norma hukum.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Wikanjati dan Tim, 2012), Hukum adalah: (1) Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dulu satu masyarakat (Negara); (2) Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam, dan sebagainya); (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); Vonis.4

Kriyantono membagi pengertian hukum menjadi beberapa bagian sebagai berikut:5

  1. Hukum dalam arti keputusan penguasa

Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan tertulis, seperti : (1) Undang-Undang; (2) Keputusan Presiden; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Keputusan Menteri, dan lain sebagainya. Penguasa disini adalah mereka yang memiliki wewenang untuk mengatur hubungan dalam masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

  1. Hukum dalam arti Sikap dan Tindakan

Dalam konsep ini, hukum juga berarti keajegan dalam perilaku yang diterima oleh nilai dan norma masyarakat. Konsep ini lebih cenderung pada pembahasan etika.

  1. Hukum dalam arti Kaidah

Hukum sebagai kaidah adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dana larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnyalah ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat meimbulkan tindakan dair pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.

Berdasarkan berbagai teori definisi hukum diatas maka dapat disintesiskan pengertian hukum adalah serangkaian aturan, kaidah, dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya, dapat berasal dari pemerintah, adat maupun agama.

Selanjutnya akan dibahas hukum yang berkaitan dengan kesehatan. Pengertian hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur tentang pelayanan medic dan sarana medik.6

Moral

Moral adalah segala sesuatu yang dinilai seharusnya oleh masyarakat. Menurut Robert M.Z. Lawang, norma diartikan patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain; dan norma ini merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.7, 8

Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral sejak dahulu kala, sebagaimana pernyataan orang bijak berikut: “Perlakukan orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan”, selalu ucapkan, “terima kasih’’. Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, terdapat kesamaan diantara semuanya. “melakukan apa yang secara moral benar,” adalah landasan dasar perilaku sosial kita.9

Moral berasal dari bahasa Latin yakni Mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Istilah moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia. Moral memiliki makna ganda. Makna yang pertama adalah seluruh kaidah. Dan makna yang kedua adalah nilai yang berkenaan dengan ikhwal baik atau perbuatan baik manusia.7

Terdapat beberapa jenis normal sosial, yang menurut para sosiolog masih belum jelas batasannya, tetapi telah konsesus yang membagai jenis norma sosial antara lain:7

  1. Folkways

Folkways diartikan dari arti kata-katanya berarti tatacara (ways) yang lazim dikerjakan atau diikuti oleh literatur-literatur sosiologi. Folkways dimaksudkan untuk menyebutkan seluruh norma-norma sosial yang terlahir dari adanya pola-pola tingkah pekerti yang selalu diikuti oleh orang-orang kebanyakan – di dalam hidup mereka sehari- hari yang dipandang sebagai hal yang telah terlazim. Walaupun folkways semula hanya merupakan kebiasaan dan kelaziman belaka (yaitu sesuatu yang terjadi secara berulang- ulang dan ajeg di dalam realita), maka berangsur-angsur dirasakan adanya kekuatan yang bersifat standard, yang akhirnya secara normatif wajib dijalani. Misalnya praktek-praktek penggunaan tata bahasa dan perbendaharaan bahasa; berapa kali kita makan sehari; cara kita berpakaian; cara merawat dan membersihkan tubuh; cara mengucapkan salam dan lain sebagainya.

Folkways biasanya berlaku pada orang di dalam batas-batas tertentu. Ancaman- ancaman terhadap sanksi pelanggaran-pelanggaran folkways pun hanya akan datang dari kelompok-kelompok tertentu itu saja. Oleh karena itu, sanksi-sanksi informil yang mempertahankan folkways seringkali tidak terbukti tidak efektif kalau ditujukan kepada orang-orang yang tidak menjadi warga penuh dari kelompok pendukung folkways itu. Misalnya bidan yang bertugas di desa, tidak mungkin berdandan menor, memakai sepatu high heel saat melakukan home visit, atau bergaya jet set. Tentunya bidan harus menyesuaikan kehidupan di pedesaan, siapa yang dilayani, bagaimana norma dankebiasaan setempat. Meskipun bidan adalah agen perubahan terhadap perilaku hidup sehat, tetapi ada nilai-nilai di masyarakat yang harus dapat dipahami dan dijalankan, namun tetap berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang professional.

  1. Mores

Mores sering dirumuskan di dalam bentuk yang negatif berupa larangan keras atau sebagai hal yang dianggap tabu misalnya: larangan perkawinan antara saudara yang masih berdarah dekat. Larangan melakukan hubungan suami isteri yang tidak terikat tali perkawinan (berzina). Mores tidak hanya berupa larangan keras, tetapi juga mengatur perhubungan khusus antara dua orang tertentu; pada situasi tertentu; misalnya: seorang dokter dan pasien. Mores juga mengkaidahi secara umum sejumlah perhubungan- perhubungan sosial di dalam situasi-situasi umum. Sebagai contohnya, kita diharuskan bersikap jujur, rajin, bertanggung jawab dan sebagainya. Dibandingkan dengan norma-norma folkways yang biasanya dipandang kurang penting, maka mores dipandang lebih esensiil bagi terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mores selalu dipertahankan dengan ancaman-ancaman sanksi yang jauh lebih keras. Pelanggaran terhadap mores selalu disesali dengan sangat, dan orang selalu berusaha dengan amat kerasnya agar tidak melanggar mores. Kesamaan folkways dan mores terletak pada kenyataan bahwa kedua-duanya tidak jelas asal-usulnya, terjadinya tidak terencana, dasar eksistensinya tidak pernah dibantah, dan kelangsungannya, karena didukung oleh tradisi – relatif amatlah besar. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kesamaan antara folkways dan mores adalah sanksi-sanksinya bersifat informil dan komunal, berupa reaksi spontan dari kelompok-kelompok sosial di mana kaedah-kaedah tersebut hidup. Namun demikian, mores lebih dipandang sebagai bagian dari hakekat kebenaran, di mana sebagai norma secara moral dipandang benar.

Mores memerlukan kekuatan organisasi peradilan agar pentaatannya bisa dijamin, maka segera itu bisa dipandang sebagai hukum. Sebagai hukum yang tidak tertulis dapatlah dikatakan sebagai hukum adat. Hukum tertulis merupakan perkembangan akhir dari bentuk norma-norma sosial yang bersifat formil. Badan peradilan yang bekerja dengan hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Suatu organisasi politik yang hanya mengerjakan fungsi peradilan yakni menegakkan berlakunya kaedah-kaedah tertulis mulai kewalahan bila harus mengurusi berbagai ragam pelanggaran yang dilakukan banyak orang. Oleh karena itu, seiring dengan berlakunya norma hukum ini, bertambah pula fungsi organisasi politik yang membantu menegakkan hukum dalam menciptakan ketertiban masyarakat, seperti munculnya fungsi kepolisian.

  1. Hukum

Walaupun hukum senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup bermasyarakat; seperti hukum dagang, hukum pidana, hukum perdata, hukum perkawinan dan sebagainya; perlu ketahui juga bahwa mores dan folkways masih tetap efektif. Karena hukum biasanya dijiwai oleh semangat dan jiwa mores yang lama, yang mungkin sudah terangkat sebagai hukum tak tertulis atau pun hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hasil suatu perencanaan dan pikiran-pikiran yang sadar. Fungsi hukum tertulis memberikan pelafalan-pelafalan yang lebih tepat dan tegas yang pelaksanaannya mempunyai kekuatan-kekuatan formal.

Menurut para ahli, (Kholberg) perkembangan moral seorang anak berlangsung menurut 6 tahap atau fase.10 Tingkat dan tahap pertumbuhan secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan Moral Manusia

Tingkat Pertumbuhan Tahap Pertumbuhan Pearsaan
Tingkat Pra Moral

0-6 tahun

Tahap 0

Perbedaan antara baik atau buruk belum didasarkan atas kewibawaan atau norma-norma

 
Tingkat Pra Konvensional

 

Perhatian khusus untuk akibat perbuatan: hukuman, ganjaran, motif-motif lahiriah, dan particular

 

 

Tahap 1

 

Anak berpegang pada kepatuhan dan hukuman. Takut untuk kekuasaan dan berusaha untuk menghindarkan hukuman

 

Tahap 2

Anak mendasarkan diri pada egoism naïf yang kadang-kadang ditandai reaksi timbal balik : do ot des

 

 

Takut untukakibat-akibat negative dari perbuatannya

Tingkat Konvensional

 

 

Tahap 3

Orang berpegang pada keinginan dan persetujuan dari orang lain

 

Tahap 4

Orang berpegang pada ketertiban moral dengan aturannya sendiri

 

 

 

Rasa bersalah orang lian bila tidak mengikuti tuntutan-tuntutan lahiriah

 

 

Tingkat Pasca Konvensional

atau Tingkat Berprinsip

 

Hidup moral adalah tanggung jawab pribadi atas prinsip-prinsip batin: maksud

 

Tahap 5

Orang berpegang pada persetujuan demokratis, kontrak – social, concencus bebas,

 

Tahap 6          

Orang berpegang pada hati nurani pribadi, yang ditandai oleh keniscayaan dan universalitas

 

Penyesalan atau penghukuman diri karena tidak mengikuti pengertian moral.

Sumber : Bertens (2005)

 

  1. Etika

Secara umum kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “Ethos”, bahasa Arab yakni “Akhlaq”, yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Dalam arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi. Dalam hal ini, etika lebih berkaitan dengan sumber/ pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku/perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan begitu, etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia.9

Etika mempunyai arti ilmu tentang baik atau buruk. Etika akan menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai apa yang dianggap baik dan buruk) yang serta-merta diterima dalam suatu masyarakat – sering kali tanpa disadari – menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika dalam hal ini berpadanan arti dengan filsafat moral.11

Menurut Magnis-Suseno (2003), etika adalah merupakan ilmu atau refleksi sistematika mengenai moral. Dalam arti yang luas etika berarti keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia menjalankan kehidupannya.12

Menurut Kriyantono, etika adalah:5

  1. Pemikiran kritis yang mendasar mengenai ajaran-ajaran moral
  2. Moral adalah ajaran / aturan tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya bisa menjadi baik
  3. Etika = filsafat moral = kajian / ilmu tentang moralitas
  4. Etika bersifat relative, artinya berlaku untuk masyarakat tersebut dan tidak mengikat masyarakat-masyarakat lainnya.

Etik bersifat moral, mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rational teori yang berlaku tentang apa yang benar atau apa yang salah, baik atau buruk, yang secara umum dapat dipakai sebagai suatu perangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi tindakan manusia.8

Dalam kehidupan sehari-hari, ada pengertian etika yang berkembang dari pengertian semula. Istilah etika sering disamakan / diartikan sebagai moral/moralitas yaitu kumpulan nilai moral bagi suai profesi yang dibuat dari, oleh, dan untuk profesi itu sendiri (Code of Conduct / kode etik).5

Secara umum, etik terdiri dari (1) yang berkaitan dengan sopa santun dalam pergaulan pada semua lapisan masyarakat; dan (2) yang berkaitan dengan sikap seseorang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa disebut kode etik profesi. Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap angota profesi yang bersangkutan didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.8

Kode etik bidan Indonesia terdiri dari 7 Bab, antara lain:

  • Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
  • Kewajiban bidan terhadap tugasnya
  • Kewajiban bidan terhadap sejawat dan nakes lainnya
  • Kewajiban bidan terhadap profesinya
  • Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
  • Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air.

 

  1. Disiplin Hukum

Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum. Ilmu hukum merupakan satu bagian dari disiplin hukum. Bagian Disiplin Hukum antara lain :

  1. Ilmu Hukum
    1. Kaidah hukum (validitas sebuah hukum)
    2. Kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi,
    3. Pengertian hukum
  2. Filsafat Hukum

Sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukum itu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaan.

  1. Politik Hukum

Arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan hukum yang bersangkutan.

 

Disiplin Hukum merupakan suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau realita hukum. Disiplin Hukum mencakup paling sedikit tiga bidang, yakni ilmu-ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa filsafat hukum mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan, akan tetapi yang tidak jarang bersitegang.

 

  1. Macam-Macam Hukum

Hukum itu dapat dibedakan / digolongkan / dibagi menurut bentuk, sifat, sumber, tempat berlaku, isi dan cara mempertahankannya. Secara garis besar, Ilmu hukum dapat dibedakan atas:7

Tabel 2. Jenis Hukum

Dasar Deskripsi
Waktu 1)     Ius Constitutumm : hukum yang dibentuk dan berlaku di dalam masyarakat Negara pada suatu saat. Ius Constitutum disebut pula hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini.

2)     Ius Constituendum : hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup Negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang danketentuan lain.

Bentuk 1)     Hukum Tertulis : hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dikondisikan (disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang) maupuntidak dikondisikan (yang masih tersebar sebagai peraturan yang berdiri sendiri). Hukum tertulis ini contohnya adalah Undang-undang.

2)     Hukum Tidak Tertulis : merupakan persamaan dari hukum kebiasaan, atau hukum adat. Hukum tidak tertulis ini merupakan bentk hukum yang tertua.

Luas Berlakunya 1)     Hukum Umum : aturan yang berlaku pada umumnya. Misalnya aturan sewa menyewa, hukum pidana. Hukum umum yang sering diutamakan ius generale

2)     Humum Khusus : aturan hukum yang berlaku untuk aturan khusus. Kekhususan dapat menunjuk pada tempat maupun hal-hal tertentu dari kehidupan masyarakat. Contohnya: aturan mengenai sewa menyewa rumah, hukum pidana militer. Hukum yang dinamakan ius speciale

Isi 1)     Hukum public : yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan public atau kepentingan umum. Mengatur hubungan hukum antara Negara dan perseorangan atau alat perlengkapan Negara. Misalnya hukum pidana, hukum tata Negara.

2)     Hukum privat : hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya hukum perdata.

 

Fungsi 1)     Hukum materiil: aturan hukum aygn berwujud perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha Negara, dan sebagainya.

2)     Hukum formal : aturan hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan hukum materiil. Misalnya: hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha Negara

Sifat 1)     Hukum Pemaksa (dwingendrecht) yaitu aturan hukum yang dalam, diadakan konkrit tidakk dapat dikesampingkan dengan aturan yang diadakan oleh pihak penyelenggara. Hukum pemaksa ini mempunyai sifat keharusan untuk ditaati. Contoh: pasal 6 ayat (1) Undang-uandang No 1 tahun 1974 (Undang- undang perkawinan) harus diadakan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2)     Hukum Pelengkap (aanvullendrechti) yaitu aturan yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Hukum pelengkap ini dapat digunakan bila pada pihak memerlukan dan apabila tidak, dapat menggunakan aturan yang dibuat sendiri. Misalnya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perikatan (MoU), semua aturan tentang perikatan ini dapat digunakan apabila para pihak yang mengadakan perikatan membuat aturan sendiri tentang perikatan yang dibuatnya.

Sumber 1)     Undang – Undang yaitu setiap aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang, serta berlaku bagi semua orang dalam wilayah Negara.

2)     Yurisprudensi yaitu keputusan hakim atau persetujuan antara Negara yang satu denga Negara yang lain dimana Negara-negara tersebut telah mengikatkan dirinya untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu.

3)     Kebiasaan, yaitu pola tindak yang berulang-ulang menganai suatu hal yang sama yang terjadi dalam masyarakat dan dalam bidang tertentu.

4)     Pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin, yaitu pendapat yang dikemukakan para sarjana terkamuka mengenai suatu yang membantu setiap orang termasuk hakim dalam mengambil keputusan sebagai sumber tambahan.

Sumber : Pendidikan Kewarganegaraan, Sunarso dkk.7

 

  1. Istilah hukum dalam Etik 

Sebelum melihat masalah etik yang Mungkin timbul dalam pelayanan kebidanan, maka ada baiknya dipahami beberapa Istilah berikut ini :

  1. Legislasi (Lieberman, 1970) Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan.
  2. Lisensi Pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah diterapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian wewenang dan untuk meyakinkan klien.
  3. Deontologi/Tugas Keputusan yang diambil berdasarkan keserikatan/berhubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas.
  4. Hak Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan dan kepuasan.
  5. Instusioner Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilemma etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnnya.
  6. Beneficience Keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan.
  7. Mal-efecience Keputusan yang diambil merugikan pasien
  8. Malpraktek/Lalaia. Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar. Melakukan tindakan yang mencederai klien. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas.

 

Malpraktek terjadi karena kecerobohan, lupa, dan gagal mengkomunikasikan. Bidan sebagai petugas Kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum, tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik. Banyak hal yang bisa membawa seorang bidan berhadapan dengan masalah etik.3

 

  1. Aspek Hukum & Keterkaitannya dengan Pelayanan/Praktik Bidan Kode Etik

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukuannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hokum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.3

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui:

  1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
  2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
  3. Akreditasi
  4. Sertifikasi
  5. Registrasi
  6. Uji kompetensi
  7. Lisensi

 

Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

  1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentanng registrasi dan praktik bidan
  2. Standar Pelayanan Kebidanan
  3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  4. PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
  5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja Depkes
  6. UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah
  7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi

 

  1. Legislasi Pelayanan Kebidanan

Pelayanan legislasi adalah:

  1. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri
  2. Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan profesional

 

Bidan dikatakan profesional, mematuhi beberapa criteria sebagai berikut:

  1. Mandiri
  2. Peningkatan kompetensi
  3. Praktek berdasrkan evidence based
  4. Penggunaan berbagai sumber informasi

Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh perlindungan sebagai pengguna jasa profesi. Ada beberapa hal yang menjadi sumber ketidak puasan pasien atau masyarakat yaitu:

  1. Pelayanan yang aman
  2. Sikap petugas kurang baik
  3. Komunikasi yang kurang
  4. Kesalahan prosedur
  5. Saran kurang baik
  6. Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau informasi atau pendidikan kesehatan.

 

Legislasi adalah proses pembuatan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kemenangan) dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain :

  1. Mempertahankan kualitas pelayanan
  2. Memberikan kewenangan
  3. Menjamin perlindungan hokum
  4. Meningkatkan profesionalisme

 

Referensi

  1. Riddick-Thomas NM. Midwifery Ethics. In: Fraser DM, Cooper MA, editors. Myles Textbook for Midwifes. 14. Oxford, United Kingdom: Elsevier Science Limited; 2003.
  2. Hubungan antara hukum moral dalam Islam. Tahkim. 2014;9(1):36-47.
  3. Mafluha Y, Nurzannah S. Modul Etika dan Hukum Kesehatan Bagi Mahasiswa Diploma III Kebidanan. Tangerang: Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang; 2016.
  4. Wikanjati A, Tim_Saujana_Media. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Buku Seru; 2012.
  5. Kriyantono R, editor. Hukum dan Etika. Malang: Universitas Brawijaya; 2012.
  6. Wahyuningsih HP, Zein AY. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya; 2005.
  7. Manusia, Nilai Moral dan Hukum. Available from: http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Manusia Nilai, Moral dan Hukum_0.pdf.
  8. 50 Tahun Ikatan bidan Indonesia. Sofyan M, Madjid NA, Siahaan R, editors. jakarta: PP IBI; 2009.
  9. Moral, etika, dan hukum; Implikasi etis dari teknologi informasi dan komunikasi. Jurnal Iqra’. 2012;6(1):9-18.
  10. Bertens K. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2005.
  11. Kistanto NH, Lestari N, Subekti S, editors. Pengantar Etika. Jakarta: Universitas Terbuka; 2014.
  12. Moral, Etika dan Hukum Medan: Repository USU.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

MENGHADAPI MASALAH ETIKA DALAM MEMBERIKAN ASUHAN KEBIDANAN

Masalah-Masalah Etik Moral Yang Mungkin Terjadi Dalam Praktik Kebidanan

Asuhan kebidanan pada era teknologi dan informasi dewasa ini, dimana praktik klinis bersifat jelas, benar atau salah sudah lama berlalu. Praktik pada area abu-abu semakin lebar jaraknya. Hal ini menyebabkan bidan tanpa sengaja dapat mengambil keputusan tanpa disertai bukti yang kuat. Dilain pihak, masyarakat pengguna layanan kebidanan semakin cerdas dan kritis dalam menyikapi produk layanan yang diberikan oleh bidan maupun tenaga kesehatan lainnya.1

Tenaga kesehatan khususnya bidan dituntut untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang professional. Ironisnya, di satu sisi bidan khususnya yang bertugas di area terpencil maupun di setting layanan kesehatan lainnya baik di desa maupun di perkotaan tidak jarang dibebani oleh banyak tanggung jawab di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidan.

Bidan yang professional akan memahami perannya dan dapat melaksanakan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan etika profesinya.2 Area yang paling rawan menimbulkan konflik adalah aspek hukum. Hukum dan etika sering terlihat saling melengkapi, namun terkadang juga saling bertentangan. Etika bersifat kompleks, tetapi harus dapat digunakan untuk menunjang asuhan yang diberikan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas praktik kebidanan yang diberikan oleh bidan.1

Terdapat beberapa macam kerangka etika yang digunakan dalam praktik sehari-hari. Menurut Edwards (1996), ada empat tingkatan pemikiran moral yang dapat digunakan untuk membantu merumuskan argument dan diskusi dalam memecahkan dilemma moral. Keempat langkah tersebut antara lain (1) Penilaian, (2) Peraturan, (3) Prinsip, dan (4) Teori Etika.3

Berdasarkan sistem empat tahapan dari Edwards, bidan yang memberikan asuhan pada Meita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Meita merupakan sosok yang asertif dan tahu apa yang diinginkannya harus terjadi padanya. Akan mudah bagi bidan untuk membuat penilaian segera tentang Meita dan alasannya menginkan penanganan persalinannya dengan teknologi rendah/intervensi yang minim.

Pada saat berdiskusi, bidan harus menjelaskan aturan yang legal dan moral yang mengatur praktiknya. Peraturan moral yang paling utama adalah jujur, sehingga bidan harus menjelaskan kondisi kliennya saat ini dan komplikasi yang dapat terjadi padanya. Kejujuran ini penting agar dapat membangun rasa saling percaya dan hubungan yang baik antara mereka. Hal lain yang harus diperhatikan bidan adalah prinsip otonomi. Otonomi bersifat umum, tetapi berlaku juga dalam asuhan kebidanan, dimana bidan harus dapat menghargai pilihan kliennya.1

Pilihan Meita harus dapat dipastikan sebagai pilihan yang rasional yang tidak akan menimbulkan implikasi yang merugikan baik bagi dirinya maupun janin yang dikandungnya. Jika memang pilihan tersebut adalah yang terbaik, secara substansi, etika dan pertimbangan lainnya terhadap keselamatan pasien/klien, maka bidan harus mendukung otonomi tersebut untuk mendapat rasa percaya dari Meita. Jika hubungan ini dapat dipertahankan selama asuhan diberikan, baik pada tahap penilaian, peraturan, prinsip dan etika, maka bidan sudah dapat mengaplikasikan teori etika dengan baik.

  1. Penilaian

Penilaian seringkali dibuat oleh praktisi kesehatan dalam hal ini bidan adalah penilaian cepat yang didasari oleh berbagai informasi yang berhasil dikumpulkan saat itu, dasar tersebut dapat saja bukan merupakan dasar yang nyata, tetapi berupa keyakinan individu yang membuatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat penilaian tanpa dasar (informasi) yang tepat, kecuali berdasarkan apa yang kita lihat misalnya dalam kendaraan umum, melayani di Puskesmas, dan lain sebagainya. Penilian semacam ini dapat menimbulkan bias personal dan prasangka.

Dalam kasusu Meita tersebut bidan dapat menilai secara cepat berdasarkan riwayat obstetri yang dialami Meita, sebelum informasi lain diperoleh melalui serangkaian pemeriksaan.

  1. Peraturan

Peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur kehidupan sehari-hari.4 Ketika melihat pada etika, peraturan adalah apa yang membimbing praktik kita dan mengendalikan tindakan kita. Peraturan dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan berasal dari berbagai sumber. Beauchamps dan Childress (2001) menyebutkan jenis peraturan yang berbeda antara lain peraturn substantive, peraturan otoritas dan peraturan prosedural. Peraturan substantive meliputi: privasi, berkata jujur atau kerahasiaan. Peraturan Otoritas adalah peraturan yang ditentukan oleh pihak yang berkuasa saat peraturan dibuat untuk memberdayakan Negara atau masyarakat. Peraturan proseduran adalah peraturan yang mendefinisikan dan mengatur serangkaian kegiatan atau jalur yang harus ditempuh.5 Pada kasus diatas, bidan mempertimbangkan peraturan substantive yaitu bersikap jujur, menjelaskan dampak dari intervensi yang dikehendaki serta hal lain yang diperlukan berdasarkan teori dan aturan lain yang mengatur pemberian asuhan kebidanan kepada kliennyanya yaitu Meita.

  1. Prinsip

Prinsip dibuat berdasarkan empat aspek utama yang melandasi moralitas umum yaitu: (1) menghormati otonomi / respect of authonomy, (2) tidak membahayakan /non-maleficence, (3) kebaikan / beneficence (4) keadilan / justice.

  1. Teori Etika

Teori yang telah dibahas sebelumnya yaitu teori utilitarian, deontologi, hedonisme dan eudemonisme. Yang paling banyak di bahas adalah teori utilitarian dan deontology, karena lebih sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan etika.6, 7

Secara singkat teori utilitarian adalah mempertimbangkan antara besarnya manfaat dan bahaya yang ditimbukan dari suatu intervensi yang diberikan kepada klien/pasien.1 Pada kasus Meita diatas, yang harus dipertimbangkan adalah jika tetap memberikan asuhan persalinan normal pada Meita dengan riwayat seksio sesarea sebelumnya (Vaginal Birth After Caesarean/VBAC), perlu mengetahui komplikasi yang akan ditimbulkan seperti ruptur uteri. Hasil penelitian melaporkan bahwa ibu dengan VBAC dapat mencoba Trial of Labor After Caesarean / TOLAC dengan keberhasilan kurang lebih 75%. Sisanya VBAC yang bisa mengalami ruptur uteri dilaporkan bervariasi mulai dari 0,5-1,5% dan 5%. Syarat yang perlu dipenuhi perlu diketahui dan disampaikan misalnya tebal serviks uteri (Segmen Bawah Rahim/SBR) > 4 mm resiko ruptur uteri 0%, tebal SBR 2,6-3,5 berisiko ruptur uteri 0,6%, jika <2,6 mm berisiko ruptur uteri 9,8% diukur dengan USG pada akhir kehamilan, tidak boleh ketuban pecah dini /KPD, fetal distres, persalinan berlangsung pada area kurve normal partograf, kontraindikasi induksi persalinan, jarak ke kamar operasi harus dapat ditempuh dalam waktu 10-15 menit, Bukan bayi besar, IMT normal, usia 20-35 tahun, Bishop Score harus > 6, dan lain sebagainya. Hal ini perlu disampaikan juga kepada pasien.8-10

Teori deontology dibuat berdasarkan tulisan Immanuel Kant. Kant menekankan bahwa untuk melakukan tugas seseorang, hal yang paling penting adalah tidak mempedulikan segala konsekuensi yang terjadi. Disinilah letak perbedaan antara dentology dan utilitarian. Dalam utilitarian, kita mempertimbangkan dampak dan manfaat dari suatu tindakan, sementara pada teori deontologi, seseorang harus melakukan tugasnya apapun yang terjadi. Dalam praktik kebidanan, tentunya teori ini tidak dapat dilakukan secara utuh, karena harus mempertimbangkan berbagai hal. Lebih banyak yang digunakan adalah teori utilitarian.1

Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah Etika

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Masalah etik merupakan kesenjangan yang terjadi antara seorang tenaga kesehatan dengan orang lain baik dari segi etika maupun moral sehingga membutuhkan penyelesaian dan harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang diharapkan.11 Langkah-langkah penyelesaian masalah :

  1. Melakukan penyelidikan yang memadai
  2. Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan para ahli
  3. Memperluas pandangan tentang situasi
  4. Kepekaan terhadap pekerjaan
  5. Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain

Masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan :

  1. Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena :
    1. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat
    2. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil
  2. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan :
    1. Pengetahuan klinik yang baik
    2. Pengetahuan yang up to date
    3. Memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan

Informed Choice

Setelah memahami keempat tahapan menyelesaikan masalah etika tersebut diatas, dan juga langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelesaikan masalah etika, maka hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah pemberian informasi untuk menentkan pilihan oleh pasien /inform choice dan persetujuan / inform consent yang akan dijelaskan kemudian.

Inform choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan informasi yang lengkap baik yang menguntungkan maupun merugikan tentang alternative asuhan yang akan dialaminya. Bidan sebagai tenaga professional harus menghormati otonomi klien dalam menentukan pilihan sesuai dengan kode etik bidan Internasional 1993.2

Persetujuan dalam etika berarti klien sudah mendengarkan, memahami dan menyetujui prosedur tersebut. Namun pada praktiknya, karena berbagai alasan, seringkali hal ini tidak dapat dilakukansecara optimal. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan hal tersebut terjadi antara lain:1

  1. Kurangnya waktu
  2. Klien akan lupa
  3. Kebanyakan klien tidak mau tahu
  4. Dapat berbahaya jika klien menolak pengobatan berdasarkan informasi yang diberikan

Dengan mempertimbangkan semuanya ini, mendapatkan persetujuan tindakan merupakan hal yang tidak praktis. Selalu ada situasi ketika klien bertanya “menurut bu bidan mana yang terbaik?” Ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, maka bidan harus dapat memberikan pilihan-pilihan yang rasional, base on evidence dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang sulit bagi bidan membatu klien menentukan pilihan jika yang dipilihnya bukan merupakan keputusan yang terbaik bagi diri dan janinnya. Pada area abu-abu seperti ini, bidan tetap harus berpatokan pada nyawa klien, teori dan peraturan yang ada.

Informed Consent

Informed consent merupakan suatu proses. Secara hukum informed consent berlaku sejak tahun 1981 PP No.8 tahun 1981. Informed consent bukan hanya suatu formulir atau selembar kertas tetapi bukti jaminan telah terjadi. Merupakan dialog antara bidan dan pasien di dasari keterbukaan akal pikiran dengan bentuk birokratisasi penandatanganan formulir.

Informed consent berarti pernyataan kesediaan atau pernyataan setelah mendapat informasi secukupnya sehingga setelah mendapat informasi sehingga yang diberi informasi sudah cukup mengerti akan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil keputusan. Inform consent berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tidak mengatasi masalah etik, tuntutan. Pada intinya adalah bidan harus berbuat yang terbaik bagi pasien atau klien.11 Inform consent penting bagi bidan, karena merupakan aspek hukum yang memberikan otoritas bagi semua prosedur yang harus dilakuan oleh bidan dalam memberikan asuhannya.2

Tindakan untuk Menghindari Konflik

Upaya yang dapat dilakukan bidan untuk menghindari konflik antara lain:2

  1. Memberikan informasi yang lengkap pada ibu, jujur, tidak bias, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternatif media dan paling baik dilakukan secara tatap muka.
  2. Bidan harus dapat membantu klien menggunakan hak otonomi nya dalam memutuskan apa yang diinginkan dalam asuhan kebidanan yang akan diterimanya. Tenaga kesehatan harus dapat menjamin bahwa sebelum keputusan diambil, semua informasi yang diperlukan telah disampaikan secra jelas dan lengkap.
  3. Pemegang kebijakan pelayanan kesehatan perlu merencanakan, mengembangkan sumber daya, memonitor perkembangan standara dan prosedur yang ada agar sesuai dengan perkembangan ilmu penelitian dan teknologi serta dinamika sosial serta etika yang ada.
  4. Menjaga fokus asuhan berdasarkan bukti ilmiah / base on evidence, dengan menekan konflik serendah mungkin.
  5. Tidak perlu takut kepada konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling berbagi, dan melakukan penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan ibu dan keluarga.

Segi hukum informed consent

Pernyataan dalam informed consent menyatakan kehendak kedua belah pihak yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang dilakukan bidan dan formulir persetujuan ditandatangani kedua belah pihak, maka persetujuan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Inform consent tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan dimuka pengadilan atau membebaskan RS atau Bidan Praktik Mandiri /BPM terhadap tanggungjawabnya bila ada kelalaian. Hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis adan adanya izin atau persetujuan dari pasien terhadap diadakannya tindakan. Formulir yang ditandatangani pasien atau wali pada umumnya berbunyi segala akibat dari tindakan akan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak menjadi tanggung jawab bidan atau rumah bersalin. Rumusan tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat seseorang tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang belum dibuat.11

Pencegahan konflik etik dapat diatasi dengan cara:2

  1. Inform consent
  2. Negosiasi
  3. Persuasi
  4. Komite etik

 Dimensi informed consent

  1. Dimensi hukum, merupakan perlindungan terhadap bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, memuat :
    1. Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien
    2. Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien
    3. Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik
  2. Dimensi etik, mengandung nilai – nilai :
    1. Menghargai otonomi pasien
    2. Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan
    3. Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional

Syarat sahnya perjanjian atau consent (KUHP 1320)

  1. Adanya kata sepakat

Sepakat dari pihak bidan maupun klien tanpa paksaan, tipuan maupun kekeliruan setelah diberi informasi sejelas – jelasnya.

  1. Kecakapan

Artinya seseorang memiliki kecakapan memberikan persetujuan, jika orang itu mampu melakukan tindakan hukum, dewasa dan tidak gila. Bila pasien seorang anak yang berhak memberikan persetujuan adalah orangtuanya, pasien dalam keadaan sakit tidak dapat berpikir sempurna sehingga ia tidak dapat memberikan persetujuan untuk dirinya sendiri, seandainya dalam keadaan terpaksa tidak ada keluarganya dan persetujuan diberikan oleh pasien sendiri dan bidan gagal dalam melakukan tindaknnya maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah.

Contoh kasus : Bila ibu dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat maka ia tidak dapat berpikir dengan baik, maka persetujuan tindakan bidan dapat diberikan oleh suaminya. Bila tidak ada keluarga atau suaminya dan bidan memaksa ibu untuk memberikan persetujuan melakukan tindakan dan pada saat pelaksanaan tindakan tersebut gagal maka persetujuan dianggap tidak sah.

  1. Suatu hal tertentu

Obyek persetujuan antara bidan dan pasien harus disebutkan dengan jelas dan terinci.

Contoh : Dalam persetujuan ditulis dengan jelas identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nama suami atau wali. Kemudian yang terpenting harus dilampirkan identitas yang membuat persetujuan

  1. Suatu sebab yang hal

Isi persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, tata tertib, kesusilaan, norma dan hokum

Contoh :

Abortus provokatus pada seorang pasien oleh bidan meskipun mendapatkan persetujuan si pasien dan persetujuan telah disepakati kedua belah pihak tetapi dianggap tidak sah sehingga dapat dibatalkan demi hukum.

Menurut Culver dan Gert dalam Wahyuningsih dan Zein (2005), terdapat empat komponen yang harus dapat dipahami dalam consent / persetujuan antara lain:2

  1. Sukarela / volunteriness

Pilihan dibuat secara sukarela oleh klien, bukan dipaksa oleh bidan, berdasarkan pada informasi yang lengkap dan jelas dan pertimbangan yang matang dengan memprioritaskan kebaikan klien.

  1. Informasi / information

Bidan berkewajiban memberikan informasi yang adekuat sebelum klien memutuskan suatu pilihan. Waktu yang cukup diperlukan untuk dapat menjelaskan secara detail semua hal yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

  1. Kompetensi / competence

Klien harus dapat kompeten dalam memahami semua informasi yang diberikan sehingga keputusan yang diambil adalah keputusanyang tepat, yang telah dipertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Pada pihak provider kesehatan, bidan harus kompeten berperan sebagai konselor yang kompeten karena telah menguasai substansi yang harus disampaikan kepada klien.

  1. Keputusan / decision

Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir dari proses. Pasien yang menolak suatu intervensi demi menyelamatkan nyawanya atau yang terbaik bagi kesehatannya, perlu dilakukan tindakan validasi, apakah yang bersangkutan kompeten dalam menentukan keputusan bagi dirinya. Pasien yang setuju pada prosedur yang akan dilakukan, perlu disampaikan teknis prosedur yang akan diberikan, dan buatkan senyaman mungkin.

Contoh beberapa tindakan yang memerlukan inform choice dan inform consent antara lain:2

  1. Bentuk pemeriksaan ANC : palpasi Leopold, USG dll
  2. Skrining laboratorium
  3. Tempat melahirkan
  4. Penolong persalinan
  5. Pendamping persalinan
  6. Pemasangan CTG
  7. Augmentasi / induksi persalinan
  8. Mobilisasi intra / pasca pesalinan
  9. Posisi persalinan
  10. Pemakaian analgesia
  11. Episiotomi
  12. Amniotomi
  13. Keterlibatan suami di ruang persalinan
  14. Teknik pemberian minum pada bayi
  15. Kontrasepsi
  16. Dan lain sebagainya….

Referensi

  1. Riddick-Thomas NM. Midwifery Ethics. In: Fraser DM, Cooper MA, editors. Myles Textbook for Midwifes. 14. Oxford, United Kingdom: Elsevier Science Limited; 2003.
  2. Wahyuningsih HP, Zein AY. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya; 2005.
  3. Edward SD. Nursing Ethics, A principle Based Approach. Basingstoke, Hants: Macmillan; 1996.
  4. Kamus Bahasa Indonesia Online 2017. [Online], Available from: http://kamusbahasaindonesia.org/peraturan/mirip.
  5. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. Oxford: Oxford University Press; 2001.
  6. Jones SR. Ethics in Midwifery. London: Mosby; 2000.
  7. Jones SR. Ethics and the Midwife In: Henderson C, Macdonald S, editors. Mayes’ Midwofery, A Textbook for Midwife. London: Bailliere Tindal; 2004.
  8. Vaginal Birth after Cesarean Delivery: Deciding on a Trial of Labor After Cesarean delivery. The American College of Obstreicians and Gynecologists; 2011.
  9. Tingking about VBAC: Deciding waht’s right for me. [Online], Available from: http://www.ontariomidwives.ca/images/uploads/client-resources/VBAC-final.pdf.
  10. Planning for Birth after a cesarean section, VBAC or repeat Cesarean. Health Provider Resource [Internet]. 2013. Available from: http://rcp.nshealth.ca/sites/default/files/clinical-practice-guidelines/VBAC Guideline Card 201701.pdf.
  11. Mafluha Y, Nurzannah S. Modul Etika dan Hukum Kesehatan Bagi Mahasiswa Diploma III Kebidanan. Tangerang: Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang; 2016.

 

Contoh Formulir Inform Consent Tindakan Pertolongan Partus

PERSETUJUAN TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                            : ____________________________________________________________

Tempat/Tanggal Lahir      : ____________________________________________________________

Alamat                          : ____________________________________________________________

Telp                              : ____________________________________________________________

NIK                              : ____________________________________________________________

Pekerjaan                       : ____________________________________________________________

 

Selaku individu yang meminta bantuan pada fasilitas kesehatan ini, bersama ini menyatakan kesediaan untuk dilakukan tindakan dan prosedur pertolongan persalinan pada diri saya. Persetujuan ini saya berikan setelah mendapat penjelasan secara lengkap dari bidan yang berwenang di fasilitas ini sebagai berikut:

  1. Diagnosis kebidanan : ___________________________________________________________
  2. Untuk melakukan pertolongan persalinan perlu dilakukan tindakan: ___________________________________________________________
  1. Setiap tindakan yang dipilih bertujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan ibu dan janin. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu, setiap tindakan mempunyai risiko, baik yang telah diduga maupun tidak terduga sebelumnya.
  2. Penolong persalinan juga telah menjelaskan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk melakuakn tindakan pertolongan persalinan dan menghindarkan kemungkinan risiko, agar diperoleh hasil asuhan kebidanan yang optimal.
  3. Semua penjelasan tersebut diatas sudah saya maklumi dan dijelaskan dengan kalimat yang jelas dan saya mengerti sehingga saya memaklumi arti tindakan atau asuhan kebidanan yang saya alami. Dengan demikian, terjadi kesepahaman diantara pasien dan bidan tentang upaya serta tujuan tindakan, untuk mencegah timbulnya masalah hukum dikemudian hari.

 

Dalam keadaan dimana saya tidak mampu untuk memperoleh penjelasan dan memberi persetujuan maka saya menyerahkan mandat kepada suami atau wali saya yaitu:

Nama                            : ____________________________________________________________

Tempat/Tanggal Lahir      : ____________________________________________________________

Alamat                          : ____________________________________________________________

Telp                              : ____________________________________________________________

NIK                              : ____________________________________________________________

Pekerjaan                       : ____________________________________________________________

 

Demikian agar saya maklum, surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihakmanapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Tangerang, ……………………

Bidan                                      Suami/Wali                                Yang memberi persetujuan

 

(_____________)             (_______________)             (________________)

Sumber : Wahyuningsih dan Zein (2005)

Contoh Inform Consent

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bahan Ajar : TEORI-TEORI YANG MENDASARI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI DILEMMA ETIK/MORAL PELAYANAN KEBIDANAN

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternative perilaku tertentu dari dua atau lebih alternative (Teori George R. Terry dalam Astuti, 2016).1

Faktor-faktor yang mendasari pengambilan keputusan antara lain:

  1. Fisik : rasa yang dirasakan oleh tubuh
  2. Emosional : 
perasaan dan sikap
  3. Rasional : pengetahuan
  4. Praktik : keterampilan dan kemampuan individu
  5. Interpersonal : jaringan sosial dan hubungan antar individu
  6. Struktural : lingkup sosial, ekonomi dan politik
  7. Posisi atau kedudukan
  8. Masalah yang dihadapi
  9. Situasi dan kondisi
  10. Tujuan

Hal Pokok dalam Pengambilan Keputusan:

  1. Intuisi : berdasarkan perasaan, lebih subyektif dan mudah terpengaruh
  2. Pengalaman : pengetahuan praktis, seringnya terpapar suatu kasus meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan
  3. Fakta : keputusan yang rill, valid dan baik
  4. Wewenang : lebih bersifat rutinitas
  5. Rasional : keputusan bersifat obyetif, transparan dan konsisten

Ciri pengambilan Keputusan yang Etis:

  1. Mempunyai pertimbangan benar salah.
  2. Sering menyangkut pilihan yang sukar.
  3. Tidak mungkin dielakkan.
  4. Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, lingkungan sosial.

Mengapa perlu mengerti Situasi?

  1. Untuk menerapkan norma-norma terhadap situasi.
  2. Untuk melakukan perbuatan yang tepat dan berguna.
  3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang perlu diperhatikan.

Kesulitan-kesuliatan dalam mengerti situasi :

  1. Kerumitan situasi dan keterbatasan pengetahuan kita.
  2. Pengertian kita terhadap situasi sering dipengaruhi oleh kepentingan, prasangka dan faktor-faktor subyektif lain.

Bagaimana kita memperbaiki pengertian kita tentang situasi :

  1. Melakukan penyelidikan yang mamadai.
  2. Menggunakan sarana ilmiah dan 
keterangan para ahli.
  3. Memperluas pandangan tentang situasi.
  4. Kepekaan terhadap pekerjaan.
  5. Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain

Bentuk pengambilan kebijakan dalam kebidanan:

  1. Strategi pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kebijakan organisasi/pimpinan, fungsi pelayanan dan lain-lain
  2. Cara kerja pengambilan keputusan dengan proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi pelayanan kebidanan klinik dan komunitas, strategi pengambilan keputusan dan alternatif yang tersedia
  3. Pengambilan keputusan individu dan profesi yang dipengaruhi standar praktik kebidanan, peningkatan kualitas kebidanan.

Kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bidan harus mempunyai responbility dan accountability.
  2. Bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan rasa hormat.
  3. Pusat perhatian pelayanan bidan adalah safety and wellbeing mother.
  4. Bidan berusaha menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman.
  5. Sumber proses pengambilan keputusan dalam kebidanan adalah : knowledge, ajaran intrinsic, kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis.

Teori-Teori Etika

Etika didasari oleh filosofi moral yang diaplikasikan dalam setiap sendi kehidupan manusia. Ada kecenderungan untuk menganggap moral berkaitan dengan masalah seksualitas, namun, tentunya hal ini berkaitan dengan kebenaran dan kesalahan atau seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Ada tiga level etika pada ummnya antara lain:2

  • Meta-ethics : melibatkan filosofi yang lebih dalam untuk memeriksa sebuah hal yang abstrak, untuk mengetahui apa yang kita maksud benar atau salah. Dalam situasi sehari-hari, kita tidak punya waktu untuk tingkat pertimbangan ini karena memerlukan waktu untuk pemikiran yang lebih rumit;
  • Ethical theory : bertujuan untuk menciptakan mekanisme pemecahan masalah seperti dalam hal matematika, tercipta formula/rumus untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidangnya; dan
  • Practical Ethics : seperti yang disarankan, adalah bagian aktif di mana karya para filsuf moral dipraktikkan.

Bidan diharuskan untuk tidak hanya selalu up to date dalam hal kompetensi (kognitif, psikomotor dan afeksi), tetapi juga harus dapat memahami dan menguasai ranah hukum/ kebijakan dan etika serta norma-norma yang ada.3 Adapun beberapa teori yang melandasik etika kebidanan antara lain:4, 5

  1. Teori Utilitarisme

Mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan adanya kegunaan, semua manulisa memiliki perasaan senang dan sakit. Prinsip umum dari utilitarisme adalah didasarkan bahwa tindakan moral menghasilkan kebahagiaan yang besar bila menghasilkan jumlah atau angka yang besar.

Bentuk utilitarisme ada dua yaitu :

  • Utilitarisme berdasarkan tindakan : bahwa setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan.
  • Utilitarisme beradasarkan aturan : bahwa setiap tindakan didasarkan pada prinsip kegunaan dan aturan moral.
  1. Teoti Deontology

Menurut Immanuel Kant : sesuatu dikatakan baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak yang baik oleh kehendak manusia.

Menurut W.D Ross : Setiap manusia punya intuisi akan kewajiban dan semua kewajiban berlaku langsung pada diri kita.

Kewajiban untuk melakukan kebenaran adalah kewajiban utama, termasuk kesetiaan, ganti rugi, terima kasih, keadilan, berbuat baik dan sebagainya. Memahami kewajiban akan membuat seseorang terhindar dari konflik atau dilemma.

  1. Teori Hedonisme

Sesuai kodratnya setiap manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Hal terbaik adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak terbawa oleh kesenangan. Dalam menilai kesenangan, tidak hanya kesenangan inderawi, tetapi juga kebebasan dari rasa nyeri, serta kebebasan dair keresahan jiwa. Kita sebut baik jika meningkatkan kesenangan dan sebaliknya dinamakan jahat jika mengurangi kesenangan atau menimbulkan ketidak senangan.

  1. Teori Eudemonisme; menurut Aristoteles, dalam setiap kegiatan manusia mengejar suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi. Semua orang akan setuju bahwa tujuan hidup akhir manusia adalah kebahagiaan (eudemonia). Keutamaan dalam mencapai kebahagiaan melalui keutamaan intelektual dan moral.

Ada beberapa prinsip, konsep dan doktrin dalam etika kebidanan yang harus diperhatikan antara lain:2

  • Accountability / dapat di pertanggungjawaban
  • Beneficence / kemurahan hati
  • Non-maleficence / bukan tindak kejahatan
  • Confidentiality / kerahasiaan
  • Justice / keadilan
  • Paternalism : pengambilan kebijakan atau praktik oleh orang yang memiliki wewenang untuk membatasi kebebasan dan tanggung jawab bagi mereka atas kepentingan terbaik bawahannya.
  • Consent / persetujuan
  • Value of life / nilai kehidupan
  • Quality of life / kualitas hidup
  • Sanctity / kesucian
  • Status of the fetus / status janin
  • Acts and omission / Tindakan dan kelalaian
  • Ordinary or extraordinary mean
  • Double effect
  • Truth – telling

Dimensi Etik dalam Peran Bidan

Peran bidan secara menyeluruh meliputi beberapa aspek antara lain:3

  • Praktisi
  • Penasehat
  • Konselor
  • Teman
  • Pengelola
  • Pendidik
  • Peneliti

Menurut United Kingdom Central Council (UKCC) tahun 1999 tanggung jawab bidan meliputi:2

  • Mempertahankan dan meningkatkan kenyamanan ibu dan bayi;
  • Menyediakan pelayanan yang berkualitas dan informasi serta nasehat yang tidak bias yang berdasarkan pada evidence based; dan
  • Mendidik dan melatih calon bidan agar dapat bekerjasama dan memberi pelayanan dengan memiliki tanggung jawab yang sama, termasuk dengan teman sejawat nya atau kolega agar fit for practice and fit for purpose.

Dimenski Kode etik meliputi:3

  1. Antara anggota profesi dan klien
  2. Antara anggota profesi dan sistem kesehatan
  3. Anggota profesi dan profesi kesehatan
  4. Sesama anggota profesi

Prinsip kode etik terdiri dari:3

  1. Menghargai otonomi
  2. Melakukan tindakan yang benar
  3. Mencegah tindakan yang dapat merugikan
  4. Memperlakukan manusia dengan adil
  5. Menjelaskan dengan benar
  6. Menepati janji yang telah disepakati
  7. Manjaga kerahasiaan

 

Dilema Etik / Moral dalam Pelayanan Kebidanan

  1. Dilema Etik

Dilema terjadi ketika dihadapkan pada sesuatu hal yang kurang jelas sehingga kesulitan dalam pengambilan keputusan. Bila akan dihadapkan pada kondisi yang sukar karena menyangkut etik / bioetik, sehingga pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan.2

Dilema moral menurut Campbell (1984 dalam Jones 2000) adalah

One is faced with two alterfnative choices, neither of which seems a satisfactory solution to the problem”

Suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama merupakan pemecahan masalah yang sama-sama memuaskan.4, 5

Dilema etik dalam bioetik:

  • Abortus (Pro Choice) tidak sesuai dengan moral dan ajaran agama apapun dan dalam hukum kesehatan harus dilakukan atas dasar indikasi medis tertentu. Di Amerika pada masa pemerintahan Obama memdukung Pro Choice, tapi tetap ditentang oleh kaum Pro Life;
  • Pencangkokan organ tertentu; dan
  • Permintaan mengakhiri nyawa karena tidak tahan terhadap perderitaannya (euthanasia), telah di lakukan di USA dan UK dan negara lainnya.6

Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin atau pertentangan antara nilai – nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada. Ketika mencari solusi atau pemecahan masalah harus mengingat akan tanggung jawab profesional, yaitu:

  1. Tindakan selalu ditujukan untuk peningkatan kenyamanan kesejahteraan pasien atau klien.
  2. Menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan sesuatu bagian  disertai rasa tanggung jawab memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien.

 

  1. Konflik Moral

Konflik adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih berusaha memaksa tujuannya dengan cara mengusahakan unutk menggagalkan tujuan ang ingin dicapai pihak lainnya.

Konflik intrapersonal terdiri dari 3 macam yaitu:7, 8

  • Approach-Approach conflict, 
dimana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain.
  • Approach-Avoidance Conflict, dimana orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan tersebut dan tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negative bagi orang yang mengalami konflik tersebut.
  • Avoidance-Avoidance Conflict, dimana orang didorong untuk menghindari dua atau lebih hal yang negative tetapi tujuan- tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain.

Konflik moral adalah pertentangan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang menyangkut dilema moral. Konflik moral atau dilema pada dasarnya sama, kenyataannya konflik yang terjadi karena berada diantara prinsip moral dan tugas yang mana sering menyebabkan dilema (Johnson 1990 dalam Jones 2000).4

Penanganan konflik etik kebidanan terdiri atas :

  1. Informed Concent

Pesetujuan yang diberikan pasien atau walinya yang berhak terhadap bidan untuk melakukan suatu tindakan kebidanan kepada pasien setelah memperoleh informasi lengkap dan dipahami mengenai tindakan yang akan dilakukan

2. Negosiasi

Proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang / jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut.

Negosiasi terjadi ketika suatu keadaan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

  • Pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Kedua, terdapat suatu konflik kepentingan antara pihak-pihak tersebut.
  • Keduanya menginginkan sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya masing-masing. Price versus profit, keuntungan bagi satu pihak merupakan harga yang harus dibayar oleh pihak lain.
  • Ketiga, pihak-pihak yang terlibat sama-sama berusaha untuk mencapai kesepakatan bukannya berkonflik. Kesepakatan dapat dicapai melalui kompromi antara memberi dan menerima sesuatu antar pihak tersebut

3. Persuasi

Persuasi bisa diartikan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan kepercayaan melalui informasi dan argument.

Ketika target menerima pesan (message) yang berbeda dari pendiriannya maka munculah respon yang bermacam-macam seperti :

  • reject the message (menolak pesan atau informasi)
  • derogate the source (mencela the sumber)
  • suspend judgment (mencari informasi tambahan untuk menentukan keputusan, menolak atau menerima)
  • distort the message (tidak menanggapi informasi dan menyimpannya dalam “skema” yang mungkin suatu saat akan mengubah sikapnya)
  • attempt counter persuasion (melancarkan argumentasi balik)

 

REFERENSI:

  1. Astuti KHEW. Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan: Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2016.
  2. Jones SR. Ethics and the Midwife In: Henderson C, Macdonald S, editors. Mayes’ Midwofery, A Textbook for Midwife. London: Bailliere Tindal; 2004.
  3. Wahyuningsih HP, Zein AY. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya; 2005.
  4. Jones SR. Ethics in Midwifery. London: Mosby; 2000.
  5. Mafluha Y, Nurzannah S. Modul Etika dan Hukum Kesehatan Bagi Mahasiswa Diploma III Kebidanan. Tangerang: Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang; 2016.
  6. Nordqvist C. Euthanasia and Assisted. Newsletter [Internet]. 2016. Available from: https://www.medicalnewstoday.com/articles/182951.php.
  7. Wahyudi A. Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Portal Garuda. [Internet]. 2015. Available from: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=419078&val=8953&title=KONFLIK, KONSEP TEORI DAN PERMASALAHAN.
  8. Memahami Konflik pada Peserta Disik SD dan Upaya Penanganannya. Konflik Stress dan Trauma [Internet]. 2012. Available from: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/196211121986102-SETIAWATI/KONFLIK,_STRESS_(5)_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KB Suntik DMPA dan Fungsi Seksual Akseptor KB

Latar Belakang

Fungsi seksual pada akseptor Keluarga Berencana (KB) penting untuk diketahui dan menjadi perhatian petugas kesehatan dalam hal ini bidan, karena masalah seksual menjadi salah satu faktor penentu kualitas hidup seseorang. Fungsi seksual itu sendiri terdiri dari beberapa dimensi diantaranya hasrat, gairah, lubrikasi, orgasme, kepuasan dan dispareunia atau nyeri saat berhubungan seks.1, 2

Fungsi seksual yang menurun atau terganggu menjadi masalah bagi akseptor, karena akan mempengaruhi keutuhan rumah tangga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, perceraian, terpisahnya anak dari keluarga yang utuh yang dapat menggiring mereka pada pelarian terhadap gaya hidup yang tidak sehat seperti narkoba, seks bebas, bunuh diri, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan menciptakan masalah kesehatan reproduksi lainnya, dan juga masalah sosial yang kompleks bukan saja bagi keluarga yang bermasalah tersebut, tetapi juga bagi masyarakat bahkan bagi Negara.3, 4

Masalah seksual umumnya sering ditemukan pada berbagai populasi, angka ini bervariasi dari 12%-63% tergantung pada bagaimana tipe pengukuran yang dilakukan. Masalah ini berhubungan dengan faktor sosial demografi, psikologi, patologi, dan dan faktor lainnya.5 Studi tentang fungsi seksual yang dilakukan di Amerika oleh Laumann dkk (1999), melaporkan bahwa disfungsi seksual lebih banyak terjadi pada perempuan sebesar 43% dibandingkan pada laki-laki 31%.6

Fungsi seksual pada perempuan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usia, tingkat pendidikan, usia dan pendidikan pasangan, memasuki masa premenopause, status perkawinan, konsumsi obat antidepresi, perbedaan usia pasangan, lamanya pernikahan, pendapatan, keharmonisan rumah tangga dan juga penggunaan kontrasepsi.2, 7-10

Prevalensi wanita usia subur (WUS) menurut Family Planning Worldwide dalam Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan tahun 2008, Indonesia adalah yang tertinggi di antara Negara ASEAN yakni 65%, sementara di Vietnam sebesar 25,3%, dan di Kamboja sebesar 4%. Sebaliknya pengguna kontrasepsi di Indonesia lebih rendah dari Vietnam dimana Indonesia hanya sebesar 61% dan di Vietnam sebesar 78%.11

Dalam International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo pada tahun 1994, paradigma pengelolaan kependudukan telah berubah yang semula berorientasi kepada penurunan fertilitas (manusia sebagai obyek) menjadi pengutamaan kesehatan reproduksi perorangan dengan menghormati hak reproduksi setiap individu (manusia sebagai subyek).11 Hal ini tidak terlepas dari fungsi seksual akseptor itu sendiri.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Prevalensi pengguna kontrasepsi di Indonesia sebesar 75,96 %, alat atau cara kontrasepsi yang dominan dipakai adalah suntik (46,47%), pil (25,81%), dan kondom (2,96%).12

Berdasarkan profil kesehatan provinsi Banten 2012, peserta KB aktif sudah mencapai target 100% dengan jumlah akseptor sebanyak 1372.918 baik Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun Non-MKJP. MKJP baik tubektomi, vasektomi, alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) dan implan masih lebih sedikit yaitu sebesar 19,3% masing-masing Implan 8,7%, AKDR 8,1%, Tubektomi 1,6% dan vasektomi 0,9%; dibandingkan Non-MKJP sebesar 80,7%. Proporsi kontrasepsi dari Non-MKJP paling banyak digunakan adalah metode suntikan sebesar 50,2%, diikuti dengan pil 25,3% dan kondom 3,7%.13

Meskipun KB suntik tetap menjadi primadona dari tahun ke tahun, pemakaian KB Suntik banyak memberikan efek yang merugikan kesehatan. Ahrendt, Adolf dan Buhling (2010) melaporkan bahwa wanita yang memakai kontrasepsi pil kombinasi/COC (Combined Oral Contraceptive) mengalami mual muntah 92%, perubahan payudara 90%, sakit kepala 84% dan edema 74%.14 Truit (2003) dalam BKKBN (2010) melaporkan bahwa pada akseptor kontrasepsi hormonal, terjadi penurunan volume ASI pada pemakaian COC rata-rata 42%, sedangkan pada pemakaian kontrasepsi progestin saja terjadi penurunan volume ASI sebesar 12%.15

Tempe, Wadhwa dan Batra (2008) menginformasikan bahwa pada penggunaan oral kontrasepsi mini Pil/ Progesterone Only Pill (POP) terjadi efek samping berupa siklus menstruasi yang ireguler 47-65%, perubahan mood 1%, mual 0,1% dan dismenore 3,2%. Efek lain dari kontrasepsi hormonal adalah Efek samping implan antara lain menyebabkan penambahan berat badan sebanyak 1,5-2% setiap tahunnya. Dampak lain adalah perubahan mood seperti resah dan depresi 1-9% dan sakit kepala 10-30%.16

Hassan dkk (2014) melaporkan bahwa penurunan atau masalah fungsi seksual pada akseptor KB hormonal meningkat seiring dengan durasi penggunaan kontrasepsi hormonal. Penurunan fungsi seksual setelah 6 bulan pertama pemakaian sebesar 53,60%, satu tahun 70,80%, dua tahun 73,90%, dan lebih dari 3 tahun sebsar 77,80%.17

Informasi tentang hubungan KB hormonal dengan disfungsi seksual di Indonesia dilaporkan oleh Batlajery dkk (2015) dari studi yang dilakukan di Puskesmas Palmerah bahwa terjadi kejadian disfungsi seksual pada akseptor KB hormonal lebih tinggi (32,7%) dibandingkan dengan akseptor KB non hormonal (29,1%).18 Sedangkan angka nasioanal belum ditemukan informasinya.

Fungsi Seksual

Pengertian Fungsi Seksual

Definisi fungsi seksual terus berkembang, tidak hanya menyangkut komponen objektif seperti kemampuan melakukan hubungan seks (coitus) dengan frekuensi hubungan seks yang teratur, tetapi juga komponen subyektif seperti kepuasan dan kenikmatan terhadap seks itu sendiri.19

Perilaku seksual adalah manifestasi aktivitas seksual yang mencakup baik hubungan seksual (intercourse, coitus) maupun masturbasi. Dorongan atau nafsu seksual adalah minat untuk memulai atau mengadakan hubungan intim (sexual relationship). Kegairahan seksual (sexual excitement) adalah respon tubuh terhadap rangsangan seksual. Ada dua respon yang mendasar yaitu myotonia atau ketegangan otot yang meninggi dan vasocongestian yaitu bertambahnya aliran darah ke daerah genital.20

Karakteristik seksual dibagi menjadi dua jenis yaitu karakteristik seksual primer yang secara langsung berhubungan dengan reproduksi dan termasuk organ seks (alat kelamin), dan karakteristik seksual sekunder adalah atribut selain organ seks yang umumnya membedakan satu seks dari yang lain tetapi tidak penting untuk reproduksi, seperti payudara yang lebih besar dan lain sebagainya.

Dysfungsi seksual adalah gangguan respon fungsi seksual atau gangguan pada perilaku seksual. Pada perempuan, disfungsi seksual diartikan sebagai kegagalan yang menetap atau berulang, baik sebagian atau keseluruhan, untuk memperoleh dan atau mempertahankan respon lubrikasi vasokongesti sampai berakhirnya aktivitas seksual.20

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) menjabarkan tentang disfungsi seksual sebagai gangguan hasrat seksual dan atau di dalam siklus tanggapan seksual yang menyebabkan tekanan berat dan kesulitan hubungan antar manusia. Disfungsi seksual ini dapat terbagi menjadi empat kategori yaitu gangguan minat, gangguan birahi, gangguan orgasme, dan gangguan nyeri seksual.21

Penyebab Dysfungsi Seksual

Beberapa penyebab disfungsi seksual antara lain:21

  1. Penggunaan kontrasepsi hormonal
  2. Gangguan vaskuler pembuluh darah
  3. Penyakit sistemik
  4. Gangguan neurologis dan psikoseksual

 DSM IV dari American Phychiatric Assocation, dan International Classification of Disease-10 (ICD-10) dari WHO, disfungsi seksual wanita ini dibagi menjadi empat kategori yaitu21 :

  1. Gangguan minat/keinginan seksual (desire disorders)

Dua gangguan merefleksikan maalah-masalah yang terkait dengan nafsu dari siklus respon seksual. Masing-masing gangguan ditandai oleh sedikitnya atau tidak adanya minat terhadap seks yang menimbulkan masalah dalam suatu hubungan. Dorongan seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hormon testosteron, kesehatan tubuh, faktor psikis dan pengalaman seksual sebelumnya. Jika di antara faktor tersebut ada yang menghambat atau faktor tersebut terganggu, maka akan terjadi ganggaun dorongan seksual.

  1. Gangguan birahi (arousal disorder)

Bila seorang wanita mengalami gangguan pada fase rangsangan, maka ia tidak mampu atau gagal mempertahankan lubrikasi hingga hubungan seksual selesai. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu, sehingga produksi cairan tidak mencukupi untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual.

  1. Gangguan orgasme (orgasmic disorder)

Disfungsi orgasme adalah terhambatnya atau tidak tercapainya orgasme yang bersifat persisten atau berulang setelah memasuki fase rangsangan (excitement phase) selama melakukan aktivitas seksual.

  1. Gangguan nyeri saat berhubungan seksual (sexual pain disorder).

Nyeri genital yang berulang kali terjadi, baik yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan sebelum, selama, atau setelah hubungan seksual.

Dimensi Fungsi Seksual

Dimensi fungsi seksual terdiri dari beberapa dimensi dari berbagai referensi. Dalam penelitian ini dimensi fungsi seksual merujuk pada dimensi fungsi seksual yang dikemukakan oleh Rosen dkk (2000). Dimensi fungsi seksual menurut Rosen dkk terdiri dari 6 dimensi yaitu:

  1. Desire

Desire/ hasrat / minat seksual adalah perasaan ingin melakukan hubungan seksual, merasa menerima ajakan untuk berhubungan seksual dari pasangannya, dan memikirkan serta membayangkan atau berfantasi terhadap hubungan seksual dengan pasangannya.

  1. Arousal / birahi

Arousal adalah perasaan baik aspek fisik maupun mental terhadap kenikmatan seksual. Bisa seperti sensasi rasa hangat/panas dan kesemutan pada alat kelamin, lubrikasi/keluarnya lendir vagina, dan kontraksi otot kelamin saat terangsang.

  1. Lubrication

Lubrication adalah keluarnya lender serviks karena berhasrat / birahi terhadap rangsangan seksual yang dirasakan terhadap pasangannya. Lubrikasi akan terus terjadi hingga aktivitas seksual selesai.

  1. Orgasm

Orgasme adalah perasaan mencapai klimaks saat melakukan hubungan seksual.

  1. Satisfaction

Perasaan nikmat dan puas setelah melakukan hubungan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pasangannya.

  1. Pain

Perasaan nyeri ketika melakukan hubungan seksual baik pada awal, saat penetrasi penis maupun setelah selesai. Hal ini bisa terjadi karena terganggunya fungsi seksual pada dimensi lain seperti tidak terjadi lubrikasi karena terangsang. Penyebab lain bisa karena vaginismus yaitu terjadinya kontraksi atau kejang otot-otot vagina sepertiga bawah sebelum atau selama senggama sehingga penis sulit masuk ke dalam vagina.

KB Suntikan

Menurut komposisinya, KB suntik terdiri dari 2 macam yaitu KB suntik kombinasi dan KB suntik progestin saja. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan dibawah ini.

  1. Suntikan Kombinasi

Jenis KB Suntik di Indonesia

Suntikan kombinasi yang beredar di Indonesia adalah Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) 25mg dan estradiol Sipionat 5 mg yang diberikan secara intra muskuler (IM) setiap bulannya. Jenis yang lain adalah Noretindron Enantat Valerat 50mg (Cyclofem) dan estradiol Valerat 5mg yang juga diberikan secara IM setiap bulannya. Efektifitasnya dapat mencapai 0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan.22

Cara Kerja Suntikan Kombinasi

Cara kerja suntikan kombinasi adalah menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga mempersulit penetrasi sperma, membuat implantasi hasil konsepsi terganggu karena endometrium menjadi atrofi dan menghambat transportasi gamet oleh tuba karena motilitas tuba menjadi terganggu.22, 23

Fakta – fakta terkait penggunaan kontrasepsi suntikan kombinasi

Suntikan kombinasi/ Combined Injectable Contraceptive (CIC) dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur sehingga menyebabkan terhentinya kelangsungan pemakaian metode ini sekitar 7%.16 Dalam Journal of Obstetrics and Gynaecologic Canada menginformasikan bahwa pada penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi baik itu pil maupun suntikan mempunyai resiko terhadap kejadian stroke namun angkanya sangat kecil yakni 1/5.880. Studi-studi yang lain melaporkan bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi pada wanita yang berusia kurang dari 20 tahun akan meningkatkan resiko relatif terhadap kejadian kanker payudara. Hal ini disebabkan karena adanya hormon dari luar (sintetik) mempengaruhi reseptor hormon steroid terhadap tumor positif.24

 

  1. Suntikan Progestin

Jenis KB Suntik Progesteron saja yang beredar di Indonesia:

  • Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) disuntikan setiap tiga bulan.
  • Depo Noretisteron Enantat (Depo Noristerat) diulang setiap du bulan.

Cara Kerja KB Suntikan Progestin saja (DMPA)

Cara kerja KB suntik progestin adalah menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga kemampuan penetrasi sperma terganggu, menipiskan endometrium dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. Efektivitas kontrasepsi suntikan progestin saja sangat tinggi yaitu 0,3/100 perempuan pertahunnya, asal penyuntikannya dilakukan dengan benar, tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Fakta – fakta terkait penggunaan kontrasepsi suntikan Progestin

Pemakaian DMPA akan menginduksi amenore sebesar 55-60% pada 12 bulan pemakaian. Amenore meningkat menjadi 80% pada pemakaian 5 tahun berikutnya. Hal ini berhubungan juga terhadap penurunan masa tulang atau Bone Mineral Density (BMD). Sementara itu estrogen sendiri berhubungan dengan formasi tulang. Kekurangan estrogen akan menyebabkan meningkatnya remodeling tulang dan resorbsi dari volume tulang. Hal ini menyebabkan menurunnya BMT dan kejadian osteoporosis. Dengan demikian pemakaian DMPA dalam waktu yang lama dianggap dapat menyebabkan meningkatnya prevalensi osteoporosis yang mengakibatkan fraktur tulang.24

Remaja yang menggunakan DMPA akan meningkatkan resiko osteoporosis. Hal ini disebabkan karena DMPA yang dipakai pada pascamenarche akan mempengaruhi formasi massa tulang sehingga memicu terjadinya osteopenia yang berakibat osteoporosis. Menurut Beksinska (2005) dalam BKKBN (2010) penggunaan DMPA sejak remaja akan meningkatkan resiko osteoporosis dan fraktur pada usia selanjutnya karena belum mencapai masa puncak tulang tertinggi.25

Sekitar 90% BMD pada wanita terjadi pada usia 18 tahun dan pada usia 18-30 tahun akan terjadi penambahan 10% terakhir dari BMD maksimal. Pada usia 30 tahun massa tulang akan terus menerus berkurang karena tingginya proses resorbsi tulang. Pemakaian DMPA akan mengakibatkan penurunan densitas masa tulang 0,5-3,5% pada tahun pertama, dan menjadi 5,7-7,5% pada dua tahun berikutnya. Hal ini dilaporkan pada studi potong lintang pada kelompok dewasa maupun remaja ≥ 18 tahun dan kelompok remaja < 18 tahun, keduanya kelompok tersebut menunjukan hasil yang sama.26

Melihat akibat diatas, The US Food and Drug Administration/FDA menyarankan agar penggunaan DMPA tidak lebih dari 2 tahun kecuali tidak ada pilihan kontrasepsi lain pada wanita tersebut. Sementara itu WHO tidak merekomendasikan pembatasan durasi pemakaian DMPA.25

Kontra Indikasi KB Suntik

Kontra indikasi KB suntik antara lain:23

  1. Penderita yang peka terhadap medroxy progesteron acetat.
  2. Perdarahan divagina yang tidak diketahui penyebabnya
  3. Kelainan patologis payudara yang tidak diketahui penyebabnya.
  4. Perdarahan pada saluran kemih yang tidak diketahui penyebabnya
  5. Kehamilan

Efek Samping KB Suntik

Efek samping KB suntikan Kombinasi:27

  • Terjadi perubahan pola haid, seperti tidak teratur, perdarahan bercak / spotting, atau perdarahan sela sampai 10 hari.
  • Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan yang akan hilang pada minggu kedua atau ketiga setelah pemakaian KB suntikan kombinasi
  • Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan karena harus kembali setiap 30 hari.
  • Efektifitas berkurang jika digunakan bersamaan dengan obat-obatan seperti epilepsy (fenitoin dan barbiturate) serta oba tuberculosis (rifampisin).
  • Dapat terjadi efek samping yang serius, seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada paru atau otak, dan kemungkinan timbulnya tumor hati.
  • Penambahan berat badan
  • Terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian.

Efek samping KB suntikan Progestin saja:27

  • Amenore, amonore masih berlangsung setelah pengehentian pemakaian, rata-rata 6 bulan
  • Perdarahan ringan / spotting
  • Penambahan berat badan
  • Sakit kepala
  • Nyeri payudara
  • Terlambatnya kesuburan setelah penghentian pemakaian

 Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Fungsi Seksual

Menurut DeLamater dan Karraker (2009), ada empat faktor yang mempengaruhi fungsi seksual yaitu faktor biologis, psikologis, konteks sosial termasuk budaya, dan interaksi antara keempat faktor tersebut.28 Sementara itu Shahossein dkk (2014) membagi faktor penentu fungsi seksual menjadi faktor demografi, faktor patohistologikal, faktor psikososial, dan faktor sosiokultural.29 Berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang faktor KB hormonal.

  1. Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal dapat mempengaruhi pada efek umpan balik positif estrogen (estrogen positive feedback) dan umpan balik negatif progesteron (progesteron negative feedback). Pemberian hormon yang berasal dari luar tubuh seperti pada kontrasepsi hormonal baik berupa estrogen maupun progesteron menyebabkan peningkatan kadar kedua hormon tersebut di darah, hal ini akan di deteksi oleh hipofisis anterior dan akan menimbulkan umpan balik negatif dengan menurunkan sekresi hormon FSH dan LH dan dengan keberadaan progesteron efek penghambatan estrogen akan berlipat ganda. Dalam jangka waktu tertentu tubuh dapat mengkompensasi dengan meningkatkan sekresi estrogen agar tetap dalam keadaan normal namun dalam jangka waktu yang lama menyebabkan hilangnya kompensasi tubuh dan menurunnya sekresi hormon terutama estrogen.21

Bukti penelitian yang dapat mendukung teori diatas disampaikan oleh Hassan dkk dari penelitian yang dilakukan di Kairo pada tahun 2014 bahwa kejadian disfungsi seksual terjadi seiring dengan lama penggunaan kontrasepsi hormonal. Pada 6 bulan pertama 53,60% akseptor mengalami dysfungsi seksual, 1 tahun berikutnya meningkat menjadi 70,80%, 2 tahun berikutnya meningkat menjadi 73,90%, dan penggunaan 3 tahun atau lebih meningkat sebesar 77,80%.17

Hal yang sama dilaporkan oleh Afefy dari peneltian yang dilakukan terhadap pasien yang berkunjung ke Cairo University Hospital bahwa penggunaan kontrasepsi terbukti berkorelasi secara signifikan terhadap penurunan fungsi seksual pada akseptor dengan arah korelasi positif dan kekuatan korelasi r =0,22 dan nilai p 0,03. 30

Hasil penelitian lain yang sama disampaikan oleh Batlajery dkk (2015) dari studi yang dilakukan di Puskesmas Palmerah bahwa terjadi kejadian dysfungsi seksual pada akseptor KB hormonal lebih tinggi (32,7%) dibandingkan dengan akseptor KB non hormonal (29,1%).18

Hal yang berbeda disampaikan oleh Tekin dkk (2014) bahwa akseptor yang menggunakan kontrasepsi hormonal mempunyai skore FSFI yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan kontrasepsi hormonal (nilai p = 0,00). Namun demikian, pada dimensi nyeri, akseptor kontrasepsi hormonal mempunyai skor nyeri yang lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak menggunakan kontrasepsi hormonal (4,1: 3,8) hal ini dapat disebabkan karena berkurangnya lubrikasi saat bersanggama.7

 

  1. Faktor Demografi dan Biologis

Umur

Beberapa studi sebelumnya melaporkan bahwa ada hubungan antara umur dengan fungsi seksual. Hal ini berkaitan dengan teori penuaan bahwa sel-sel tubuh akan menurun fungsinya, demikian juga fungsi reproduksi yang mana pada kaum perempuan akan terjadi penurunan fungsi ovarium yang memproduksi hormon estrogen dan progesterone yang mempengaruhi fungsi seksual itu sendiri.22

Penurunan kadar testosterone seiring denga bertambahnya usia juga turut berperan dalam penurunan gairah seksual baik pada perempuan maupun laki-laki. Namun beberapa penelitian lain membuktikan bahwa usia bukan satu-satunya faktor penyebab penurunan gairah atau frekuensi aktivitas seseorang dalam berhubungan seks. Faktor patologis atau penyakit yang diderita justru lebih berpengaruh terhadap fungsi seksual seseorang.28 Hal yang sama disampaikan oleh Genazzani (2007) bahwa menurunnya testosterone menyebabkan menurunnya gairah seksual dan meningkatnya disfungsi ereksi. Digaris bawahi bahwa rendahnya kadar testosterone berkorelasi dengan beberapa penyakit kronis, termasuk sindrom metabolic, penyakit kardiovaskuler, dan tipe 2 diabetes.31

Shahhossein dkk (2014) melaporkan bahwa penurunan fungsi seksual berhubungan dengan umur yang semakin bertambah pada populasi. Terlihat bahwa dengan bertambahnya usia, aktivitas seksual akan terpengaruh karena adanya tugas baru seperti tanggung jawab sebagai orang tua, dalam keluarga, maupun komunitas.32 Berbeda dengan hasil penelitian Guida dkk (2005), bahwa tidak terbukti ada hubungan antara usia akseptor dengan disfungsi seksual.33

Perbedaan umur pasangan

Jarak antara usia antar pasangan ditemukan berhubungan secara statistik dengan fungsi seksual. Ditemukan pasangan dengan perbedaan usia 10 tahun mengalami kepuasan seks maupun kepuasan hidup berumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan perbedaan usia yang lebih jauh. Penjelasan lebih jauh tentang hal ini belum ada informasinya.34

Pendidikan

Pendidikan dilaporkan berhubungan dengan indeks fungsi seksual yang tinggi, dimana ibu yang berpendidikan tinggi mempunyai indeks fungsi seksual yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah. Hal ini dapat berhubungan dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, semakin luas wawasan yang dimiliki termasuk dalam hal seksualitas sehingga memungkinkannya untuk mempunyai perilaku seksual yang lebih bervariasi, lebih percaya diri terhadap pasangannya dalam melakukan hubungan seksual sehingga dapat memberikan kepuasan seksual bagi keduanya.34

Jumlah Anak

Kaitannya dengan jumlah anak, kepuasan seksual ditemukan lebih rendah pada ibu dengan jumlah anak kurang dari 2-3 dibandingkan dengan lainnya. Hal ini ada hubungannya dengan pengalaman akan dispareunia.35

Pekerjaan

Ibu yang bekerja sebagai wanita karir dilaporkan memiliki kepuasan seksual yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena mereka lebih independen secara finansial, mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari perasaan puas terhadap kehidupan seks mereka akibat dari kemampuan menghasilkan uang.34 Perempuan dengan pendapatan yang lebih rendah atau tidak mempunyai pendapatan merasa kurang seksi, yang bisa mengakibatkan kurangnya minat uuntuk berhubungan seks dengan pasangannya, atau kurangnya kepuasan dalam kehidupan seksualnya.36 Bertolak belakang dengan informasi tersebut, bukti penelitian lain mengatakan bahwa ibu rumah tangga memiliki kualitas kehidupan seksual yang lebih tinggi dari ibu yang memiliki karir di luar rumah.37

Lama Waktu menikah

Durasi lama pernikahan dilaporkan berhubungan dengan frekuensi hubungan seksual. Call dkk dalam DeLamater (2009) menemukan bahwa kebiasaan dalam hal hubungan seks terjadi pada hubungan suami – isteri yang sudah berlangsung lama dan terjadi penurunan.

Penurunan dalam hubungan rumah tangga terjadi pada saat yang bersamaan dengan bertambahnya usia, yang juga menjadi faktor konfounding dalam hubungan seksual antar pasangan. Namun bagaimanapun menurunnya frekuensi hubungan seksual bukan menjadi satu-satunya ukuran menurunnya fungsi seksual.28

Pendapatan

Faktor sosial ekonomi seperti income keluarga dapat menyebabkan konlik dalam rumah tangga. Status ekonomi menjadi tekanan dalam rumah tangga, sebagai salah satu faktor yang menyebabkan konflik antara suami isteri dapat menurunkan fungsi seksual masing-masing.34, 37, 38

Psikologikal

Faktor kesehatan mental merupakan faktor yang sangat berperan terhadap kualitas kehidupan seksual seseorang. Sebagian besar studi melaporkan bahwa kesehatan mental ditemukan sebagai faktor yang kuat terhadap kepuasan seksual seseoran. Dalam hal ini, kesehatan mental menyangkut orang yang mempunyai standar individual bagaimana untuk berpikir dan merasakan / menikmati hidupnya secara keseluruhan maupun dalam hal khusus seperti kehidupan seks mereka hubungan interpersonal, fisik maupun status mentalnya. 34

Studi lain melaporkan bahwa stress maupun depresi yang dialami berdampak buruk terhadap fungsi seksual seseorang. Terapi yang digunakan terhadap depresi juga dapat menyebabkan disfungsi seksual seperti anorgasme, disfungsi ereksi, dan berkurangnya libido.28

Patologikal

Penyakit diabetes ditemukan sebagai faktor risiko terhadap penurunan fungsi seksual. Hal ini disebabkan karena penyakit diabetes dapat menurunkan libido seks dan menyebabkan terganggunya lubrikasi saat berhubungan seksual, sehingga mengurangi kepuasan seksual. Demikian juga dengan penyakit artritis rematoid (AR). Sekitar 31-70% dari mereka yang menderia AR mengalami masalah dalam kehidupan seksualnya. Masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung koroner, inkontinensia uri, atrofi vagina, vaginitis, vulvititis, juga dapat menyebabkan menurunnya fungsi seksual. 34, 39

Onset klimakterium menyebabkan perubahan hormonal yang signifikan, sehingga dapat menyebabkan menurunnya fungsi seksual. Meskipun demikian, wanita lansia yang sudah menopause dan mempunyai pasangan yang mengerti terhadap menopause, meskipun frekuensi hubungan seks berkurang, masalah terhadap lubrikasi menurunnya gairah seks, tetap saja memiliki kepuasan seksual karena mempunyai pasangan yang dapat menerima keadaannya.28, 40

Obesitas ditemukan sebagai faktor risiko terhadap menurunnya fungsi seksual. Obesitas dapat mengurangi orgasme, lubrikasi dan gairah seks baik langsung maupun tak langsung yang secara signifikan dapat mengurangi kepuasan seksual. Obesitas secara langsung dapat mempengaruhi self-esteem pada perempuan yang menciptakan gambaran diri yang negatif (nilai p = 0,001).41

Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap kepuasan seks yang tinggi. Adanya kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan menurunnya fungsi seksual dari pihak perempuan, karena memepengaruhi minat dan gairah seksual untuk melakukan hubungan seks.34

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan berbagai teori dan bukti ilmiah di atas maka kerangka pemikiran dari masalah ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Teori KB DMPA vs Fungsi Seksual Akseptor

DAFTAR PUSTAKA

  1. WHOQOL-BREEF. Health PoM, editor. Geneva: World Health Organization; 2002.
  1. Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh R, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI) : A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function Journal of Sex & Marital Therapy. 2000;26:191-208.
  1. Fagan PF, Churchil A. The effects of divorce in children. Marriage & Religion Research Institute: Washington; 2012.
  1. Whitton SW, Rhoades GK, Stanley SM, Markman HJ. Effects of parental divorce on marital commitment and confidence. J Fam Psychol, NIH Public Access. 2008;22(5):789-93.
  1. Neal KL, Teng S, Nyamukapa M, Greenberg V, Braverman A, Worly B. Socioeconomic variables effecting female sexual function in an urban, community setting. Open Journal of Obstetrics and Gynecology. 2015;5(195-202).
  1. Laumann EO, Paik A, Rosen RC. Sexual dysfunction in the United States, Prevalence and predictors. JAMA. 1999;281(6):537-44.
  1. Tekin YB, Mete U, Ustuner I, Balik G, Guven ESG. Evaluation of female sexual function index and associated factors among married woman in North Eastern Black Sea region of Turkey. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2014;3:153-8
  1. Mezones-Holquin E, Cordova-Marcelo W, Lau-Chu-Fon F, Aguila-Silva C, Morales-Cabrera J, Bolanos-Diaz R, et al. Association between sexual function and depression in sexually active, mid-aged, Peruvian women. Climacteric. 2011;14:654-60.
  1. Ezfehani RJ, Fazel N, Dashti S, Moshkani S, Hasanabad FH, Foji S, et al. Female disfunction and its associated risk factors: an epidemiological study in the North-East Iran. Journal of Midwifery & reproductive Health. 2016;4(1):498-505.
  1. Elnashar AM, Ibrahim ME-D, El-Desoky MM, Ali OM, Hassa ME-SM. Female sexual dysfunction in Lower Egypt. BJOG. 2007;114:201-6.
  1. Mujiati I. Situasi Keluarga Berencana di Indonesia. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia. 2013;Semester II.
  2. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Repiblik Indonesia; 2012.
  1. DINKES DKI Jakarta. Profil Kesehatan DKI Jakarta Tahun 2013. Jakarta: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Jakarta; 2014.
  1. Ahrent HJ, Adolf D, Buhling KJ. Review atvantages and chalenges of oestrogen – free hormonal contraception. Current Medical Research & Opinion. 2010;26(8).
  1. Truitt ST, Fraser A, Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF. Combined hormonal versus nonhormonal versus progestin-only in lactation (Review). The Cocharane Collaboration. 2007;The Cocharane Library(4).
  1. Tempe A, Wadhwa L, Batra S. Current Concepts in Contraception and Women’s Health. India: Jaypee Brothers; 2008.
  1. Hassan RS, Eraky EM, Khatwa aMa, Ghonemy GI. Studi the effect of hormonal contraceptive method on female sexual function. Med J Cairo Univ. 2014;83(1):115-20.
  1. Batlajery J, Hamidah, Mardiana. Penggunaan metode kontrasepsi suntikan DMPA berhubungan dengan disfungsi seksual wanita pada akseptor KB suntik. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan 2015;2(2):49-56.
  1. Araujo AB, Mphr BA, McKinlay JB. Changes in sexual function in middle – aged and older men: longitudinal data from th Massachutes Male Aging study. J Am Geriatri Soc. 2004;52:1502-9.
  1. Chandra L. Gangguan fungsi atau perilaku seksual dan penanggulangannya Jakarta: Cermin Dunia Kedokteran; 2005.
  1. Zettira Z, Nisa K. Analisis hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dengan disfungsi seksual pada wanita. Majority. 2015;4(7):103-8.
  1. Baziad A. Kontrasepsi Hormonal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2002.
  1. Contraceptive Method Mix. Wulansari P, Hartanto, editors. Jakarta: EGC; 1998.
  1. Reid R. Pateint safety. Canadian Consensus Guideline Continuous and Extended Hormonal Contraception. Journal of Obstetric and Gynaegologic [Internet]. 2007. diunduh dari:http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui195CPG0707.pdf.
  1. Operational Research (OR) IUD Post Placenta di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan Kesehatan Reproduksi. 2010.
  1. Technical consultation on the effects of hormonal contraception on Bone Health. Geneva, Switzerland: World Health Organiztion; 2005.
  1. Saifuddin AB. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Affandi B, Baharuddin M, Soekir S, editors. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono; 2006.
  1. DeLamater J, Karraker A. Sexual functioning in older adults. Current Psychiatry Reports. 2009;11:6-11.
  1. Sharifi F, Mirarefin M, Fakhrzadeh H, Saada S, Ghadepanahi M, Badamchizade Z. Prevalence of Hypertension and Diabetes in Elderly: Elderly Kahrzak Study (Brief Communication). Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorder. 2010;9:1-7.
  1. Afefy NAF. Factors associated with female sexual problems among women attending Cairo University Hospital. Journal of Biology, Agricultural and Healthcare. 2015;5(14).
  1. Genazzani AR, Gambuacciani M, Simoncini T. Manopause anf aging, quality of life, and sexuality. Climacteric. 2007;10:88-96.
  1. Baheiraei A, Hamzehgardeshi Z, Mohammadi MR, Nedjat S, Mohammadi E. Personal and family factors affecting life time cigarette smoking among adolescents in Tehran (Iran): A community based study. Oman Medical Journal. 2003;28(3):184-90.
  1. Guida M, Sardo aDS, Bramante S, Sparice S, Acunzo G, Tommaselli GA, et al. Effect of two types of hormonal contraception – oral versus intravaginal – on the sexual life of women and their partners. Human Reproductive. 2005;20(4):1100-6.
  1. Shahhosseini Z, Gardeshi ZH, Pourasghar M, Salehi F. A review of affecting factors on sexual satisfaction in women. Mater Sociomed. 2014;26(6):378-81.
  1. Ziherl S, Masten R. Differences in predictors of sexual satisfaction and in sexual satisfaction between female and male univwersity students in Slovenia. Psychiatria Dabubina. 2010;22(3):425-9.
  1. Ahmadi A, Malekzadegan A, Hosseini A. A sexual satisfaction and its related factors in primigravidas. Iran Journal of Nursing. 2011;24(71):54-62.
  2. Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M, Asghari-Jafarabadi M, Tavananezhad N, Karkhaneh M. Modeling of socio-demographic predictors of sexual function in woman of reproductive age. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014;23(110):237-42.
  1. Yela C. Predictors of and factor related to loving and sexual satisfaction for men and women. Predictors of and factors related to loving and sexual satisfaction for men and women. 2000;European Review of Applied Psychology(50):1.
  1. Enzin P, Mathieu C, Bruen AVd, Bosteels J, Vanderschueren D, Demyttenaere K. Sexual dysfunction in women with tipe 1 diabetes, a controlles study. Diabetes Care. 2002;24(4):672-7.
  1. Trompeter SE, Bettencourt R, Barret-Connor E. Sexual activity ans satisfaction in healthy community-dwelling older woman. The American Journal of Medicine. 2012;125(1):37-43.
  1. Esposito K, Ciotola M, Giugliano F, Bisogni C, Schisano B, Autorino R, et al. Original Articel: Association of body weight wiith sexual function in women. International Journal of Impotence Research. 2007;19:353-7.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

P.9 PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Pendahuluan

Pengolahan data adalah bagian dari rangkaian kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Pada tahap ini data mentah/raw data yang telah dikumpulkan diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pengolahan data menggunakan teknik statistik dilakukan berdasarkan jenis variabel/data kategorik maupun numerik dapat dilakukan denga dua cara yaitu :

  1. Secara manual dengan tangan menggunakan bantuan alat kalkulator.
  2. Menggunakan komputer dengan aplikasi pengolahan data seperti Ms Excel, SPSS, Epi info, SAS Data Mining, Oracle data Mining dan lain sebagainya. Pengolahan data dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan aplikasi Maxqidata.

Langkah – langkah pengolahan data untuk kuesioner terbuka adalah :1

  1. Penyusunan data

Pada tahan ini peneliti memperhatikan apakah data yang diperlukan dan yang sudah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menguji hipotesis sudah lengkap. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan data antara lain:

  • Memilih dan memasukan data yang diperlukan saja sesuai dengan tujuan penelitian
  • Memilih data yang objektif
  • Bila data yang dibutuhkan diperoleh dari teknik wawancara atau angket, maka harus dibedakan antara informasi yang dibutuhkan dengan kesan responden.
  1. Klasifikasi data

Pada tahan ini peneliti melakukan pengelompokan data sesuai dengan kategori yang dibuat dalam definisi operasional sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri berdasarkan teori maupun penelitian sebelumnya.

Contoh :

  • Hipotesis penelitian:

Ada hubungan pengetahuan ibu tentang manfaat posyandu dengan kehadiran ibu dan bayi/balita di Posyandu.

  • Kalsifikasi Data:

Perilaku ibu ke posyandu (Ya/Tidak), Pengetahuan ibu tentang manfaat posyandu (Baik, cukup dan kurang).

 

  1. Analisis data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan bantuan perangkat lunak komputer tergantung kemampuan peneliti dan kesulitan dalam pengolahan data. Bantuan perangkat lunak komputer paling sering digunakan karena sangat membantu peneliti mengolah data dan menghemat waktu. Hal yang harus duperhatikan adalah komputer tidak dapat memahami esensi penelitian kita, jadi peneliti harus secara benar dan teliti melakukan pengolahan data dengan baik dan benar mulai dari tahapan awal hingga akhir.

 

  1. Pengolahan Data secara Manual

Pengolahan data secara manual sudah jarang digunakan, tetapi tetap digunakan pada keadaan dimana analisis data dengan bantuan perangkat lunak komputer tidak bisa digunakan misalnya tidak memiliki software tersebut, listrik mati dan tidak bisa menyalakan komputer di desa terpencil dan lain sebagainya.

Tahapan analisis data secara manual adalah sebagai berikut:1

  1. Editing / Penyuntingan data : data yang sudah diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner atau alat ukur maupun teknik pengambilan data lainnya disunting apakah lengkap dan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan atau memenuhi syarat untuk menguji hipotesis. Jika tidak lengkap, maka peneliti harus turun ke lapangan lagi dan melakukan pendataan ulang agar datanya lengkap.
  2. Coding/membuat lembaran kode (coding sheet) atau kartu kode (coding sheet): lembaran atau kartu kode berupa format yang terdiri dari table yang dibuat sesuai dengan data yang diambil dari alat ukur yang digunakan. Contoh lembaran kode dapat dilihat pada tabel berikut ini.

 

Tabel 1. Lembaran Kode

Nomor Responden Nomor Pertanyaan
1 2 3 4 Dst
001          
002          
003          
004          
005          
006          
dst          

Sumber : Notoatmodjo (2010)1

 

Table 2. Contoh Kartu Kode

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sumber : Notoatmodjo (2010)1

Catatan:

Nomor adalah nomor pertanyaan masing-masing kotak (kolom) dengan kode-kode (huruf/angka) sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan.

 

 

  1. Data Entry : mengisi kolom dengan kode atau kartu kode sesuai dengan jawabanmasing-masing pertanyaan

 

  1. Tabulasi data : yakni membuat tabel data, sesuai dengan tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti.
  1. Pengolahan Data dengan Komputer

Pengolahan data menggunakan perangkat lunak komputer biasanya terdiri dari beberapa tahap antara lain:1, 2

  1. Editing

Editing merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir atau alat ukur penelitian yang kita gunakan. Adapun yang dilakukan pada tahap editing adalah mengecek:

  • Apakah semua pertanyaan / pernyataan telah terisi secara lengkap.
  • Apakah tulisannya cukup jelas terbaca
  • Apakah jawaban yang ditulis relevan dengan pertanyaan yang diberikan
  • Apakah jawaban responden konsisten antar pertanyaan. Misalnya pertanyaan usia dengan jumlah anak; usia reponden 18 tahun, dan jawaban jumlah anak 10 anak, jawaban tersebut tidak rasional dan tidak konsisten.

 

  1. Coding

Coding merupakan kegiatan merubah data dalam bentuk huruf menjadi data dalam bentuk angka/bilangan. Sebagai contoh misalnya: data pendidikan yang dibagi menurut tingkat pendidikan SD-PT, kemudian di coding menjadi angka seperti angka 1=SD, 2=SLTP, 3=SLTA, 4=PT. Bentuk coding yang lain sesuai dengan pembagian tingkat pendidikan menurut UU misalnya: 1=Pendidikan Dasar (SD-SLTP), 2=Pendidikan Menengah (SLTA), 3=Pendidikan Tinggi (D1-D4, S1-S3).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan coding adalah konsistensi dalam menentukan kategori, misalnya angka terendah untuk hal yang kurang baik, angka lebih tinggi untuk hal yang baik. Contohnya variabel Pendidikan yang paling baik adalah dapat bersekolah setinggi mungkin, karena dengan menuntut ilmu pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang lebih produktif, lebih bijaksana, mempunyai wawasan yang luas, pola pikir yang sistematik dan sistemik dan jejaring yang luas dan lain sebagainya, yang diperlukan pada era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Jadi coding yang dibuat adalah 1=Pendidikan dasar, 2=Pendidikan Menengah dan 3=Pendidikan Tinggi. Contoh lain untuk variable anemia adalah 1=Anemia positif (Hb < 10g%) dan 2=Tidak Anemia (Hb ³ 10gr%).

 

  1. Entry

Pada tahap ini semua data yang telah di edit/sunting dan di coding atau semua data yang sudah lengkap dimasukan kedalam aplikasi komputer. Walaupun menggunakan program komputer, peneliti harus paham benar dengan penelitiannya karena program tersebut tidak memahami substansi yang diteliti, sehingga bisa saja hasilnya diperoleh, tetapi tidak sesuai dengan substansi yang ada. Misalnya hasil anaisis data yang didapatkan dengan bantuan perangkat lunak komputer: ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemberian ASI Eksklusif, padahal yang memberikan ASI hanya ibu-ibu menyusui.

 

  1. Processing

Langkah berikutnya adalah memproses data tersebut agar data yang sudah di entry dianalisis, agar dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian, dan membuktikan apakah hipotesis yang sudah dirumuskan terbukti benar atau ditolak dari hasil analisis tersebut. Aplikasi komputer yang paling sering digunakan adalah program SPSS dibandingkan dengan aplikasi statistik lainnya. Langkah-langkah tersebut dapat dibaca pada manual dalam modul atau buku ajar yang tersedia dari berbagai sumber.

 

  1. Cleaning

Cleaning data atau pembersihan data merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dientri apakah sudah betul atau ada kesalahan pada saat memasukan data/entry data. Misalnya untuk variable Pendidikan hanya ada 3 (tiga) kategori yaitu 1=Pendidikan Dasar (SD-SLTP), 2=Pendidikan Menengah (SLTA), 3=Pendidikan Tinggi (D1-D4, S1-S3), tetapi setelah dicek ada kategori 4 (empat). Berikut akan diuraikan cara melakukan cleaning data. Tahapan cleaning data antara lain:

  • Mengetahui adanya missing data

Cara untuk mengetahui ada tidaknya missing data adalah dengan membuat list (distribusi frekuensi) dari variabel yang ada. Misalnya data yang diperoleh dari 100 responden, dengan variabel Kejadian Anemia dan Pendidikan. Contohnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kejadian Anemia

Kejadian Anemia Jumlah
Ya 30
Tidak 70
Jumlah 100

 

Berdasarkan tabel 1 di atas maka dapat diketahui tidak ada data yang missing karena dari 100 responden semuanya di entry dan di proses. Contoh lain dari variabel pendidikan dapat dilihat apada tabel 2 berikut ini.

 

Tabel 2. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Jumlah
Dasar 30
Menengah 40
Tinggi 15
Jumlah 85

 

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat diketahui bahwa ternyata dari 100 responden yang ada hanya ada 85 responden yang di entry dan di proses, sehingga ada 15 responden yang missing.

 

  • Mengetahui variasi data

Variasi data yang diketahui menungkinkan kita mengetahui apakah data yang sudah di entry benar atau salah. Caranya adalah membuat distribusi frekuensi masing-masing variabel. Misalnya variabel pendidikan dikategorikan sebagai berikut: 1=SD, 2=SLTP, 3=SLTA, 4=PT dengan jumlah responden 100 orang. Sebagai contoh variasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

 Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Jumlah
1 45
2 20
3 20
4 10
5 5
Jumlah 100

 

Dari table 3 di atas terlihat bahwa ada 5 kategori, sedangkan yang dibuat hanya 4 kategori (Tingkat Pendidikan 1 – 4).

  • Mengetahui Konsistensi Data

Untuk melihat konsistensi data dapat dilakukan dengan cara menghubungkan dua variabel. Contoh dapat dilihat pada tabel 4 dan 5 dengan menggunakan variabel anemia dan tingkat pendidikan.

 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Kejadian Anemia

Kejadian Anemia Jumlah
Ya 30
Tidak 70
Jumlah 100

 

Tabel 6. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Jumlah
Dasar 30
Menengah 40
Tinggi 10
Jumlah 80

 

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa antara tabel 5 dan tabel 6 tidak konsisten dari jumlah responden. Total jumlah responden pada tabel 5 berjumlah 100 orang, sedangkan pada tabel 6 hanya 80 orang, jadi terdapat missing 20 responden.

 

  1. Analisis dan Jenis Data

Pada analisis data, data mentah atau raw data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan metode pengumpulan data lainnya diolah untuk memperoleh informasi sesuai denga pertanyaan dan tujuan penelitian. Sebelum melakukan pengolahan data, maka jenis data harus diketahui terlebih dahulu, sehingga analisis data secara statistik dapat dilakukan dengan benar, menggunakan uji statistik yang tepat dan berbagai prosedur lainnya untuk memperoleh hasil analisis data yang akurat.

Data adalah kumpulan huruf atau kata, kalimat atau angka-angka yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan data. Data tersebut merupakan sifat dan karakteristik dari variabel yang diteliti.1

Variabel merupakan karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari suatu pengukuran ke pengukuran berikutnya.3

Berdasarkan skala ukur, variabel terbagi menjadi empat jenis yaitu Nominal, Ordinal, Interval dan Ratio (NOIR) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  1. Nominal

Variabel hanya dapat membedakan nilai data, tidak ada tingkat nilai data tersebut. Contohnya jenis kelamin = laki-laki dan Perempuan, tidak ada tingkatan laki-laki lebih baik dari perempuan (kesetaraan gender), contoh lain adalah agama = Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, tidak ada tingkatan agama tertentu lebih baik dari agama lainnya.

  1. Ordinal

Variabel yang mempunyai perbedaan nilai data dan tingkatan data (lebih tinggi atau rendah), tetapi belum diketahui besar perbedaan nilai antar keduanya. Contohnya tingkat pendidikan (SD, SLTP, SLTA, PT). Pendidikan SD lebih rendah tingkat pengetahuannya dibandingkan dengan tingkat Pendidikan Tinggi. Namun demikian, kita tidak dapat mengetahui secara pasti besar perbedaan pengetahuan seseorang dengan latar belakang pendidikan SD dibandingkan dengan seorang yang berpendidikan dari SLTP, SLTA dan PT.

  1. Interval

Variabel interval dapat dibedakan, mempunyai tingkatan, dan besar perbedaan tingkat/jarak nilai variabel sudah diketahui, sedangkan kelipatan suatu nilai terhadap nilai lainnya tidak dapat diketahui. Contoh variabel suhu, misalnya benda A suhu 40°C dan benda B suhu 10°C. Benda A lebih panas dari benda B dan beda panas antara benda A dan benda B adalah 30°C, namun kita tidak bisa mengatakan bahwa benda A panasnya 4 kali lipat dari benda B. Jadi ini berarti bahwa variabel suhu tidak ada kelipatannya. Selanjutnya suatu benda jika suhunya 0°C, ini tidak berarti bahwa benda tersebut tidak mempunya panas, yang artinya variabel suhu tidak memiliki nilai nol mutlak.

  1. Rasio

Merupakan variabel yang paling tinggi skalanya, mempunyai perbedaan, tingkatan, ada jarak dan juga kelipatan serta nilai nol mutlak. Contohnya variabel Berat Badan. Rensponden A mempunyai berat badan (BB) 30 kg, responden B mempunyai BB 60 kg. Jadi dapat dikatakan responden B mempunyai BB lebih berat dari responden A, renponden B memiliki BB 2 kali lebih berat dengan selisih berat badan 30 kg. Berat 0 kg berarti tidak mempunyai berat sama sekali sehingga ada nol mutlak.

 

Sedangkan untuk kepentingan analisis statistik, data/variabel terbagi menjadi dua jenis data yaitu data kategorik dan data numerik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:2

  1. Data Kategorik

Data kategorik atau disebut juga data kualitatif merupakan data yang sudah dikelompokan atau diklasifikasi. Ciri data kategorik berupa kata-kata. Contoh: Variabel jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, variabel agama terdiri dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, serta variabel lainnya.

  1. Data Numerik

Data numerik disebut juga data kuantitatif yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Ciri data kuantitatif adalah berbentuk angka. Data numerik dibagi menjadi data diskrit dan kontinyu.

  • (1) Data diskrit merupakan data hasil dari perhitungan seperti jumlah anak, jumlah pasien tiap hari.
  • (2) Data kontinyu merupakan hasil pengukuran seperti tekanan darah, Hb dan sebagainya.

 

Data/Variabel kategorik pada umumnya terdiri dari variabel dengan skala ukur nominal dan ordinal, sedangkan data/variabel numerik terdiri dari variabel dengan skala ukur interval dan rasio. Apakah data numerik dapat diubah menjadi data kategorik? Tentu saja bisa yaitu dengan melakukan pengelompokan atau diklasifikasi sesuai dengan acuan atau penelitian sebelumnya.

Contohnya: tekanan darah yang awalnya merupakan data numerik (kontinyu) dirubah menjadi data kategorik yang dikelompokan menjadi dua yaitu 1=hipertensi dan 2=tidak hipertensi. Pengelompokan ini berpatokan pada cut of point sesuai dengan teori yang ada, misalnya TD sistole > 130 mmHg dan diastole > 90 mmHg digolongkan hipertensi, atau dengan melihat kenaikan tekanan dari Sistole 30mmHg dan diastole 15 mmHg dari TD normal seseorang.

 

  1. Prosedur atau Jenis Analisis Data

Prosedur atau tahap analisis data penelitian terbagi menjadi tiga tahap yaitu analisis univariat, analisis bivariat dan analisis multivariat. Analisis data yang dilakukan juga tergantung dari jenis penelitian, jenis sampel, jenis data/variable dan asumsi kenormalan distribusi suatu data. Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing tahapan tesebut diatas.1, 2, 4

  1. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan pada penelitian diskriptif dan analitik. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis univariat dilakukan menurut jenis data baik kategorik maupun numerik. Untuk data kategorik dapat berupa distribusi frekuensi : presentase dari setiap variabel yang diteliti.

  • Data Kategorik

Pada data kategorik, hasil akhir berupa distribusi frekuensi dengan ukuran persentase atau proporsi.

Contoh:

  • Desa A: Wanita Usia Subur yang menggunakan KB hormonal 50% dan Non-hormonal 50%
  • Desa B : Wanita Usia Subur yang menggunakan KB hormonal 90% dan Non-hormonal 10%

Pada Desa A, penggunaan KB bervariasi, sedangkan pada desa B, hanya 10% yang menggunakan KB non hormonal.

Contoh penyajian data kategorik dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

 

Tabel 6. Distribusi Penggunaan KB Menurut Metode Kontrasepsi

Jenis Kontrasepsi Jumlah %
Pil 25 22.1
Suntikan 40 35.4
Susuk 10 8.8
IUD 15 13.3
MOW 10 8.8
MOP 5 4.4
Kondom 2 1.8
Alami 6 5.3
Jumlah 113 100
  • Data Numerik

Hasil akhir analisis data numerik pada tahap analisis univariat dapat berupa ukuran tengah dan ukuran variasi.

  1. Ukuran tengah merupakan cerminan dari konsentrasi nilai-nilai hasil pengukuran. Berbagai ukuran dikembangkan untuk mencerminkan ukuran tengah tersebut. Ukuran tengah yang paling sering digunakan adalah mean, median dan modus.
  • (1) Mean / average adalah ukuran rata-rata yang merupakan hasil dari jumlah semua nilai pengukuran dibagi oleh banyaknya pengukuran. Rumusnya dapat dilihat di bawah ini.

 

Rumus meas

Kelebihan nilai mean:

  • Mudah menghitungnya
  • Sudah melibatkan seluruh data dalam perhitungan

Kelemahan nilai mean:

  • Sangat dipengaruhi nilai ekstrim baik ekstrim tinggi maupun rendah.

Oleh karena itu pada kelompok data yang ada nilai ekstrim (distribusi data tidak normal) mean tidak digunakan karena tidak dapat mewakili rata-rata nilai pengamatan.

Contoh mengukur nilai mean:

5 ibu hamil melakukan kunjungan ANC masing – masing 4 kali, 5 kali, 7 kali, 12 kali dan 20 kali.

Mean = =18,6 dibulatkan 19

Jadi rata-rata/mean kunjungan ANC = 19 kali. Hasil ini tentunya tidak dapat mewakili karena ada nilai ekstrimnya.

 

  • (2) Median

Median adalah nilai dimana setengah banyaknya pengamatan mempunyai nilai di bawahnya dan setengahnya lagi mempunyai nilai di atasnya (nilai tengah). Berbeda dengan nilai mean, perhitunga median hanya mempertimbangkan urutan nilai dari pengukuran, besar beda antar nilai diabaikan. Karena besar bedatidak diperhitungkan maka nilai median tidak dipengaruhi oleh nilia ekstrim.

 

Prosedur memperoleh nilai median adalah:

  • Data diurutkan dari nilai kecil ke besar
  • Hitung posisi nilai median/tengah, rumusnya (n+1)/2
  • Hitung nilai mediannya.

Contoh menghitung nilai median:

BB lima orang ibu hamil (kg) : 46, 70, 53, 50, 61

Data diurutkan : 46, 50, 53, 61, 70

Posisi (5+1)/2=3

Mediannya adalah data yang urutannya ke 3 = 53.

 

Jika posisi diantara maka kedua nilai tersebut ditambahkan dan dibagi dua. Contohnya :

Data nilai Metlid enam mahasiswa : 70, 62, 100, 40, 88, 80

Data diurutkan : 40, 62, 70, 80, 88, 100

Posisi (6+1)/2 = 3,5

Median = (70+80)/2=75

Jadi 50% mahasiswa memperoleh nilai Metlid diatas 75 dan 50% memperoleh nilai Metlid kurang dari 75.

 

  • (3) Mode/Modus

Mode atau modus adalah data dengan nilai frekuensi terbanyak. Contoh: Kunjungan bayi ke Posyandu (kali) dalam setahun: 2,12,6,9,12,11,12,10,12,12,3

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan mode/modus kunjungan bayi ke posyandu dalam setahun adalah 12.

 

Hubungan nilai Mean, Median dan Modus akan menentukan bentuk distribusi data:3

  • Jika nilai mean, median dan modus sama, biasanya distribusi datanya normal
  • Jika nilai mean > median > modus, maka distribusi datanya menceng/miring ke kanan.
  • Jika nilai mean < median < Modus, maka distribusi datanya menceng/miring ke kiri.

 

  1. Ukuran Variasi

Nilai-nilai pengamatan cenderung akan berbeda satu dengan lainnya. Untuk mengetahui seberapa jauh variasi data digunakan ukuran variasi antara lain: range, jarak linier kuartil dan standar deviasi.

  • (1) Range

Range merupakan ukuran variasi yang paling besar, dihitung dari selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Kelemahan range adalah dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Keuntungan nilai range adalah perhitungan dapat dilakukan dengan cepat.

Contoh: umur lima orang mahasiswa non-regular tingkat satu : 18, 20, 18, 45, 30

Nilai terendah = 18, nilai tertinggi = 45

Range = nilai tertinggi dukurangi nilai terendah : 45-18= 27

Jadi range umur mahasiswa non regular tingkat satu adalah 27

 

  • (2) Jarak Inter Quartil

Jarak inter quartil adalah nilai observasi yang disusun secara berurutan mulai dari terkecil hingga terbesar, kemudian ditentukan kuartil bawah dan atas. Kuartil merupakan pembagian data menjadi empat bagian yang dibatasi oleh tiga ukuran kuartil I, kuartil II dan kuartil III.

  • Kuartil I mencakup 25% data berada di bawahnya dan 75% data berada di atasnya.
  • Kuartil II merupakan nilai median mencakup 50% data berada di bawahnya dan 50% data berada di atasnya.
  • Kuartil III mencakup 75% data berada di bawahnya dan 25% data berada di atasnya.

Jarak inter quartil adalah selisih antar kuartil III dan kuartil I. Ukuran ini lebih baik dari range, terutama kalau frekuensi pengamatan banyak dan distribusi sangat menyebar / tidak normal.

 

  • (3) Standar Deviasi

Variasi data yang diukur melalui penyimpangan/deviasi dari nilai-nilai pengamatan terhadap nilai mean-nya. Rata-rata hitung dari kuadrat deviasi terhadap mean disebut varian, yang rumusnya:

Semakin besar nilai varian akan semakin bervariasi, karena satuan varian (kuadrat) yang tidak sama dengan satuan nilai pengamatan. Dari kondisi tersebut maka dikembangkan suatu ukuran variasi yang mempunyai satuan yang sama dengan satuan pengamatan yaitu standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varian. Rumusnya:

Rumu standar deviasi

Semakin besar SD, semakin besar variasinya, apabila tidak ada variasi, maka SD = 0.

Untuk data numerik digunakan nilai mean, median, standar deviasi dan inter quartil range (IQR), minimal (distribusi normal), maka perhitungan nilai mean dan standar deviasi merupakan cara analisis univariat yang tepat. Jika dijumpai nilai ekstrim (distribusi data tidak normal), maka nilai yang tepat untuk digunakan adalah nilai median, modus dan IQR.

Contoh penyajian data numerik dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

 

Tabel 7. Distribusi Umur dan Lama Hari Rawat Pasien di RS X Tahun 2015

Variabel Mean Median SD Minimal -Maksimal
Umur 30,2 31,1 10,1 12 – 60
Lama Hari Rawat 10,1 17,0 8,9 2 – 60

Sumber : Hastono (2007)2

 

  1. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis statistik yang dilakukan untuk menguji hipotesis antara dua variabel, untuk memperoleh jawaban apakah kedua variabel tersebut ada hubungan, berkorelasi, ada perbedaan, ada pengaruh dan sebagainya sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun tahapan dalam analisis bivariat adalah:1

  • Analisis proporsi atau presentase dengan membandingkan distribusi silang antara dua variabel yang bersangkutan.
  • Hasil analisis dari uji statistik (chi square test, Z test, t test, Pearson, dsb) dapat disimpulkan ada / tidaknya hubungan, korelasi, perbedaan antara kedua variabel tersebut. Bisa saja terjadi secara persentase berhubungan tetapi hasil uji statistik tidak bermakna.
  • Analisis keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut dengan melihat Odd Ratio (OR). Besar kecilnya nilai OR menunjukan seberapa erat hubungan kedua variabel, demikian juga rentang OR dibawah angka 1 = faktor protektif dan > 1 = sebagai faktor risiko.

Contoh tabel analisis bivariat pada analisis data kategorik menggunakan uji chi square dapat dilihat pada table 8 berikut ini.

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Hubungan Konsumsi Tablet Fe dan Kejadian Perdarahan Post Partum

 

Konsumsi Tablet Fe Perdarahan Post Partum Total Nilai P OR

(IK 95%)

Ya Tidak
Ya 7

(20%)

28

(80%)

35 (100%)  

 

0,004

 

 

3,08

(1,2 –6,7)

Tidak 24

(54%)

20 (45,5%) 44 (100%)
Total 31 (39,2%) 48 (60,8%) 79 (100%)

Sumber : Modifikasi dari Notoatmojo (2010)1

Interpretasi:

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 35 responden yang mengkonsumsi tablet Fe terdapat 20% yang mengalami perdarahan post partum, sedangkan dari 44 responden yang tidak mengkonsumsi tablet Fe lebih banyak yang mengalami perdarahan postpartum yakni sebesar 54%. Hasil uji statistik menunjukan nilai P 0,004 (< 0,05) yang berarti ada hubungan yang bermakna mengkonsumsi tablet FE dengan perdarahan post partum. OR (CI 95%) = 3,08 (1,2 – 6,7) artinya responden yang tidak mengkonsumsi tablet Fe selama hamil beresiko mengalami perdarahan post partum 3,08 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang mengkonsumsi tablet Fe.

Perlu dipahami bahwa meskipun secara statistik ditemukan ada hubungan secara bermakna antara kedua variabel, tidak menjamin kemungkinan bermakna pula secara klinis. Seperti diketahui bahwa semakin besar sampel yang dianalisis akan semakin besar menghasilkan kemungkinan berbeda / berhubungan secara bermakna. Dengan sampel besar perbedaan – perbedaan sangat kecil, yang sedikit atau bahkan tidak mempunyai manfaat secara substansi / klinis dapat berubah menjadi bermakna secara statistik. Dengan demikian peneliti yang melakukan analisis hendaknya jangan hanya melihat dari sudut pandang statistik saja, tetapi harus juga melihat dari segi kegunaan atau manfaat dari sisi klinis juga. 2, 4

 

  1. Analisis Multivariat

Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui dari sekian variabel independen yang ada, manakah yang paling dominan hubungannya atau pengaruhnya terhadap variable dependen. Pada analisis dilakukan berbagai langkah pembuatan model. Model terakhir terjadi apabila semua variabel independen dengan dependen sudah tidak mempunyai nilai p > 0,05. Berikut ini adalah contoh pemodelan awal dan akhir dari sebuah analisis multivariat.

 

Tabel 9. Model Awal Regresi Logistik Ganda antara Variabel Bebas dan Perancu dengan Pemberian ASI Eksklusif

 

Variabel Koefsien (β) SE Nilai p OR IK 95 % (OR)
Frekuensi Pemeriksaan Kehamilan 1,530 0,422 0,000 4,61 2,02-10,55*
Konseling Laktasi -0,172 0,453 0,705 0,84 0,34-2,04
Pengetahuan 1,476 0,458 0,001 4,37 1,78-10,73*
Pendidikan 0,147 0,500 0,769 1,15 0,43-3,08
Pekerjaan -0,501 0,692 0,469 0,60 0,15-2,35
Paritas 0,715 0,421 0,090 0,04 0,89-4,66*
Tingkat Pendapatan Keluarga 0,142 0,416 0,733 1,15 0,51-2,60

* Signifikan

Berdasarkan tabel 9 di atas diperoleh bahwa diantara 7 variabel, hanya 3 variabel yang akan masuk ke dalam model yaitu frekuensi pemeriksaan kehamilan, pengetahuan dan paritas. Selanjutnya semua variabel yang masuk dalam model dianalisis secara bersama-sama. Variabel kandidat dimasukkan ke dalam model, kemudian variabel yang nilai p-nya tidak signifikan (p>0,05) dikeluarkan dari model secara berurutan dimulai dari variabel dengan nilai p terbesar. Apabila setelah dikeluarkan diperoleh selisih OR variabel utama (frekuensi pemeriksaan kehamilan) antara sebelum dan sesudah variabel kovariat dikeluarkan lebih besar dari 10%, maka variabel tersebut dinyatakan sebagai perancu dan tetap berada dalam model.

Dari hasil analisis multivariabel dengan menggunakan analisis logistik ganda ternyata pengetahuan dan frekuensi pemeriksaan kehamilan merupakan faktor risiko utama pemberian ASI eksklusif (Tabel 10).

Tabel 10. Model Akhir Regresi Logistik Ganda antara Variabel Bebas dan Perancu dengan Pemberian ASI Eksklusif

 

Variabel Koefisien (β) SE (B) Nilai p OR IK 95%

(OR)

Pengetahuan 1,459 0,394 0,00 4,30 1,98-9,31*
 

Frekuensi Pemeriksaan Kehamilan

1,455 0,404 0,00 4,28  

1,93-9,46

 

Berdasarkan tabel 10 terlihat bahwa OR pengetahuan yang paling besar nilainya. Dengan demikian di antara variabel yang memiliki hubungan dengan pemberian ASI eksklusif, variabel pengetahuan merupakan variabel yang paling berhubungan. Artinya pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif yang baik akan meningkatkan pemberian ASI eksklusif sebanyak 4 kali. Demikian juga pemeriksaan kehamilan yang lebih sering akan meningkatkan pemberian ASI eksklusif sebanyak 4 kali.

Perlu dipahami bahwa meskipun secara statistik ditemukan ada hubungan secara bermakna antara kedua variabel, tidak menjamin kemungkinan bermakna pula secara klinis. Seperti diketahui bahwa semakin besar sampel yang dianalisis akan semakin besar menghasilkan kemungkinan berbeda / berhubungan secara bermakna. Dengan sampel besar perbedaan – perbedaan sangat kecil, yang sedikit atau bahkan tidak mempunyai manfaat secara substansi / klinis dapat berubah menjadi bermakna secara statistik. Dengan demikian peneliti yang melakukan analisis hendaknya jangan hanya melihat dari sudut pandang statistik saja, tetapi harus juga melihat dari segi kegunaan atau manfaat dari sisi klinis juga. 2, 4

 

Daftar Pustaka

  1. Notoatmodjo S. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta Rineka Cipta; 2010.
  2. Hastono SP. Analisis Data Kesehatan, Basic Data Analysis for Health Research Training. Depok: Universitas Indonesia; 2007.
  3. Hastono SP, Sabri L. Statistik Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers; 2006.
  4. Dahlan S. Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Sagung Seto; 2011.
  5. Sastroasmoro S, Ismael S. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis. Jakarta: Sagung Seto; 2011.
  6. Riyanto A. Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan; Dilengkapi COntoh kuesioner dan Laporan Penelitian. Yogyakarta: Nuha Medika; 2011.
  7. Satari MH, Wirakusumah FF. Konsistensi Penelitian. Bandung: Refika Aditama; 2011.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment